Walhi Kritik Komitmen Iklim Indonesia di COP31, Soroti Tanggung Jawab Korporasi

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik komitmen iklim yang disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki. Walhi menilai pernyataan pemerintah di forum internasional tersebut belum sejalan dengan kebijakan perlindungan lingkungan di dalam negeri.

 

Sebelumnya, Hashim meminta agar COP31 dikenang bukan karena janji, melainkan tindakan nyata. Namun, menurut Walhi, komitmen tersebut masih menyisakan persoalan mendasar, mulai dari perlindungan hutan, tanggung jawab korporasi, hingga penyaluran pendanaan iklim.

 

Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Nasional Dana Tarigan mengatakan, dalam pernyataan nasional pada segmen tingkat tinggi COP31, Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga telah dilibatkan dalam pencegahan kebakaran. Selain itu, jumlah petugas penjaga dan pemadam kebakaran hutan ditingkatkan dari 8.000 menjadi 70.000 orang.

 

Menurut Dana, pernyataan tersebut justru menempatkan masyarakat sebagai pihak yang memikul tanggung jawab pencegahan kebakaran, sementara tanggung jawab korporasi tidak mendapat perhatian.

 

“Narasi ini menempatkan beban pencegahan di pundak warga, seolah api bisa datang dari mana saja. Faktanya sudah jelas, api paling banyak muncul di lahan berizin. Namun tidak ada satu kata pun yang menyebutkan tanggung jawab korporasi,” katanya kepada NU Online, Ahad (15/11/2026).

 

Kritik serupa disampaikan Walhi terhadap komitmen perlindungan ekosistem laut. Dana menjelaskan, Hashim sebelumnya menekankan pentingnya karbon biru pada ekosistem mangrove dan lamun serta upaya melindungi 30 persen wilayah laut demi kesejahteraan masyarakat pesisir.

 

Namun, ia mengungkapkan, sekitar 750.000 hektare dari total 3,44 juta hektare mangrove di Indonesia dilaporkan rusak atau hilang. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan langkah pemerintah yang telah menyiapkan pasar karbon biru.

 

“Faktanya, sekitar 750.000 hektare dari 3,44 juta hektare mangrove Indonesia dilaporkan rusak atau hilang, sementara pemerintah sudah menyiapkan pasar karbon biru,” tuturnya.

 

Dalam aspek pendanaan iklim, Dana menegaskan bahwa negara maju sebagai penyumbang emisi terbesar memiliki kewajiban memenuhi komitmen pendanaan iklim. Menurutnya, pendanaan tersebut tidak semestinya diperlakukan sebagai transaksi perdagangan karbon.

 

“Walhi menolak arah membuka semua jalur pendanaan, termasuk penetapan harga karbon. Lewat perdagangan karbon, negara maju dan korporasi pencemar justru membeli izin untuk terus mengeluarkan emisi, sementara hutan, gambut, dan pesisir Indonesia dijadikan jaminannya. Pendanaan juga harus berbentuk hibah, bukan utang yang menambah beban rakyat,” tegasnya.

 

Dana juga menyoroti penyaluran pendanaan iklim yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat penjaga hutan. Dari dana result-based payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) sebesar US$103,78 juta, baru sekitar Rp500 miliar yang tersalurkan hingga Juli 2026.

 

Selain itu, ia menyoroti penyaluran dana iklim melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada Medco Group untuk pengembangan kebun energi di atas wilayah adat Marind di Merauke.

 

Atas berbagai persoalan tersebut, Dana mendesak pemerintah melakukan reformasi kebijakan iklim di dalam negeri, bukan sekadar menyampaikan komitmen dalam forum internasional.

 

“Walhi menuntut reformasi kebijakan di dalam negeri, bukan sekadar janji di forum internasional. Pemerintah dan para pihak di COP31 harus menutup jalan bagi solusi palsu, jangan jadikan pasar dan keuntungan sebagai tujuan serta dasar penyusunan rencana aksi iklim,” tegasnya.

 

Ia juga mendesak pemerintah mengesahkan RUU Keadilan Iklim dan RUU Masyarakat Adat, serta mendukung Belem Action Mechanism. Selain itu, pemerintah diminta memasukkan emisi akibat kebakaran hutan dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan FOLU Net Sink serta kerangka akuntabilitas deforestasi 2030.

 

“Tunjukkan aksi konkret dengan mengesahkan RUU Keadilan Iklim yang benar secara substansi, RUU Masyarakat Adat, dan Belem Action Mechanism, masukkan emisi kebakaran dan tanggung jawab korporasi ke dalam laporan FOLU Net Sink dan kerangka akuntabilitas deforestasi 2030, salurkan pendanaan iklim sebagai hibah yang langsung sampai ke komunitas, bukan utang, dan koreksi NDC dengan peta jalan pengurangan batu bara, termasuk PLTU captive,” pungkasnya.