Janji Pemerintah Lindungi Hutan di COP31, tapi Lahan Terbakar Justru Disiapkan untuk PSN

Jakarta, NU Online

Komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-31 (Conference of the Parties/COP31) di Antalya, Turki, menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Pasalnya, janji untuk tidak membuka hutan dinilai bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang membuka peluang pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

 

Dalam pernyataan nasional Indonesia pada segmen tingkat tinggi COP31, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo meminta agar konferensi tersebut dikenang bukan karena janji, melainkan tindakan nyata. Namun, Walhi menilai pernyataan pemerintah justru sarat dengan komitmen yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

 

Komitmen tersebut mencakup larangan pembukaan hutan untuk pertanian, perlindungan taman nasional dan satwa langka, hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).

 

Walhi juga mengkritik narasi pemerintah yang mengaitkan karhutla dengan fenomena El Nino. Menurut organisasi lingkungan tersebut, narasi itu berpotensi mengaburkan persoalan tata kelola lahan serta tanggung jawab perusahaan pemegang konsesi.

 

Kontradiksi tersebut, menurut Walhi, terlihat dari pernyataan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq yang membuka kemungkinan pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN. Rencana itu berkaitan dengan target pengembangan 6 juta hektare lahan pangan dan 2 juta hektare perkebunan tebu untuk mendukung program E50.

 

“Di Antalya, pemerintah bilang tidak akan membuka hutan. Di Jakarta, pemerintah menyiapkan lahan bekas terbakar untuk PSN. Kalau lahan terbakar boleh dialihfungsikan, membakar menjadi cara termurah membuka lahan. Ini bukan solusi iklim, ini insentif bagi pembakar,” kata Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi Nasional Dana Tarigan kepada NU Online, Ahad (15/11/2026).

 

Dana menjelaskan, sepanjang Agustus hingga Oktober 2026, Walhi mencatat sekitar 74 ribu titik panas dan titik api di 30 provinsi. Sebanyak 13.576 titik di antaranya ditemukan di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

 

“Pemantauan Walhi juga menemukan 446 titik panas berkepercayaan tinggi di 12 konsesi yang terkait proyek karbon sepanjang 1 Januari-14 September 2026. Proyek pemerintah sendiri ikut terbakar,” ujar Dana.

 

Temuan serupa juga ditemukan di Tanah Papua. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Walhi mencatat 8.324 titik panas. Sebanyak 2.747 titik di antaranya berada di kawasan PSN, dengan rincian 1.834 titik di kawasan food estate dan 913 titik di perkebunan tebu (energy estate).

 

Secara khusus, di Merauke, Walhi menemukan 674 titik panas sepanjang Januari hingga Agustus 2026 di klaster food estate yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian.

 

“Wamenko Pangan bicara soal memulihkan lahan terbakar, padahal 674 titik panas justru muncul di klaster food estate yang diampu kementeriannya sendiri. Negara tidak bisa menjadi pemadam sekaligus pembakar. Yang harus diperiksa pertama kali justru proyek pemerintah,” kata Dana.

 

Selain kawasan PSN, Walhi mencatat kebakaran melanda 13 taman nasional sepanjang Januari hingga September 2026 dengan total luas sekitar 83.315 hektare.

 

Kebakaran terluas terjadi di Taman Nasional Wasur, Merauke, dengan luas mencapai 24.544 hektare. Selanjutnya, Taman Nasional Tambora seluas 17.358 hektare, Taman Nasional Lorentz 12.545 hektare, dan Taman Nasional Tanjung Puting 11.608 hektare.

 

“Satwa yang disebut Hashim justru kehilangan rumahnya, Tanjung Puting adalah habitat orangutan, sementara Way Kambas, rumah gajah dan harimau Sumatra, terbakar seluas 6.960 hektare,” tuturnya.

 

Dana juga menyoroti rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang disebut Hashim akan berada langsung di bawah Presiden.

 

Menurutnya, pemerintah sebelumnya justru membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada 31 Desember 2024. Pemerintah kemudian berencana membentuk badan baru setelah kebakaran besar terjadi pada 2026.

 

Ia menegaskan bahwa upaya pemulihan gambut tidak akan berjalan efektif tanpa menyasar wilayah konsesi yang menjadi lokasi sebagian besar kebakaran. Karena itu, BPGMN perlu dibekali mandat untuk mengevaluasi perizinan hingga merekomendasikan pencabutan izin usaha.

 

“Mengelola gambut yang sudah rusak hanya masuk akal jika lahan itu sedang disiapkan untuk izin usaha. Kekhawatiran ini kian relevan ketika Wamenko Pangan membuka kemungkinan lahan bekas karhutla dipakai untuk PSN,” tegas Dana.