Dukungan Politik, Hukum dan Sosial Bagi Penanggulangan Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak di Lingkungan Pariwisata
NU Online · Selasa, 18 Januari 2005 | 18:01 WIB
* H. Masduki Baidlowi
Dalam makalah ini akan dipaparkan secara singkat payung hukum negara terkait dengan pengembangan pariwisata dan bagaimana perangkat negara mencegah eksploitasi seksual terhadap anak di lingkungan pariwisata.
Saat ini ada dua Undang – undang yang beberapa pasalnya memiliki kaitan langsung dengan topik di atas. Pertama, Undang - Undang No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dan kedua, Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang- Undang Kepariwisataan
Berkaitan dengan topik di atas, umumnya masyarakat memandang usaha pariwisata sebagai bisnis yang identik hiburan, kesenangan yang tidak bisa dipisahkan dari penyediaan jasa pelayanan seksual komersial yang seringkali melibatkan anak-anak.
Citra buruk pariwisata yang sudah terlanjur melekat dalam pandangan masyarakat tersebut pernah dibantah oleh Deputi Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Thamrin B Bachri pada awal Agustus 2004. Menurutnya, pengembangan pariwisata nasional tidak memiliki korelasi langsung dengan eksploitasi seksual komersial anak. Sebab, Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 9 Tahun 1990 dengan tegas menolak segala bentuk perjudian dan perzinahan (wisata seks).[1]
Terpopuler
1
Kepada Pengurus NU, KH Nurul Huda Djazuli: Tetap Ikhlas demi Menghidupkan NU
2
Seruan 13 Kiai Sepuh tentang AHWA Jelang Pembukaan Munas dan Konbes NU 2026
3
Rais Aam PBNU Kembali Gunakan Bahasa Arab dalam Khutbah Iftitah Munas-Konbes NU 2026
4
Sidang Pleno II Munas-Konbes, Ketum PBNU Sebut Pelatihan Kader NU Jadi Fondasi Meritokrasi
5
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Nguri-uri Kamulyaning Wulan Muharram
6
Khutbah Jumat: Pesan Rasulullah, Jangan Mencari-cari Kesalahan Orang Lain
Terkini
Lihat Semua
