Perang, Algoritma, dan Bayang-Bayang Islamofobia Global

Perang hampir selalu melahirkan dua jenis korban. Pertama adalah mereka yang menjadi korban langsung: kehilangan nyawa, rumah atau masa depan dii tengah dentuman senjata. Tetapi ada juga korban lain yang jarang terlihat. Mereka tidak berada di medan perang, namun tetap merasakan dampaknya—melalui kecurigaan, stigma dan kebencian yang tiba-tiba menguat di ruang publik. 

Beberapa hari setelah pecahnya konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pada akhir Februari 2026, sebuah laporan yang disorot oleh Al Jazeera English menunjukan sesuatu yang mengganggu. Di platform X, lebh dari 25.000 unggahan bernada islamofobik muncul hanya dalam waktu sekitar satu minggu. Data yang dikumpulan oleh Centre for Study of Organized Hate bahkan memperkirakan bahwa jika dihitung dengan penyebaran ulang dan percakapan turunannya, narasi kebencian itu menjangkau ratusan ribu interekasi. 

Angka-angka itu tentu saja bukan sekadar statistik. Di baliknya ada atmosfer yang berubah: percakapan yang menjadi lebih kasar, label semakin mudah ditempelkan, dan identitas agama yang tiba-tiba diperlakukan sebagai kategori politik.

Dalam banyak unggahan yang dianalisis, Muslim digambarkan dengan istilah yang sangat merendahkan—disebut sebagfai “hama”, “parasit atau “tikus”. Sebagian bahkan menyerukan deportasi atau kekerasan terhadap komunitas Muslim. Bahasa seperti ini bukan hanya ofensif; ia memiliki sejarah panjang. Sepanjang sejarah modern, dehumanisasi—menggambarkan kelompok manusia sebagai makhluk yang lebih rendah—seringkali menjadi langkah awal sebelum kekerasan yang lebih nyata terjadi.

Fenomena ini sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Kita pernah melihat pola serupa setelah tragedi September 11 attacks pada tahun 2001. Saat itu, ketakutan global terhadap terorisme dengan cepat berubah menjadi kecurigaan terhadap Muslim secara umum. Masjid diserang, komunitas diawasi secara berlebihan, dan identitas agama sering diperlakukan seolah-olah identik dengan ancaman keamanan.

Dua puluh tahun lebih telah berlalu, tetapi tampaknya pola lama itu masih terus muncul setiap kali konflik internasional melibatkan negara yang diasosiasikan dengan dunia Islam. Yang berubah hanyalah mediumnya. Jika dahulu prasangka menyebar melalui televisi atau surat kabar, hari ini ia bergerak jauh lebih cepat melalui media sosial.

Platform digital memiliki logika sendiri. Algoritma dirancang untuk membuat orang terus terlibat—mengomentari, membagikan, atau bereaksi. Dalam praktiknya, konten yang memicu emosi kuat—kemarahan, ketakutan, atau kemarahan moral—cenderung menyebar lebih cepat daripada konten yang tenang dan reflektif. Ketika dunia sedang berada dalam situasi konflik, emosi kolektif meningkat. Dan ketika emosi itu bertemu dengan mesin algoritma, ruang digital dengan mudah berubah menjadi ruang gema bagi prasangka.

Dalam kajian hubungan internasional, ada satu pendekatan yang membantu menjelaskan fenomena ini: konstruktivisme. Pendekatan ini berangkat dari gagasan sederhana bahwa musuh tidak selalu lahir dari fakta objektif semata, tetapi juga dari cara kita membicarakan dunia. Identitas “kita” dan “mereka” sering dibentuk oleh narasi yang terus diulang dalam media, politik, dan percakapan publik.

Ketika konflik antara negara tertentu dengan Barat digambarkan dalam bahasa yang sangat identitas—misalnya sebagai konflik antara “Barat” dan “Islam”—maka batas antara negara, rezim politik, dan komunitas agama menjadi kabur. Kritik terhadap sebuah pemerintah dengan mudah berubah menjadi prasangka terhadap jutaan orang yang kebetulan berbagi identitas agama yang sama.

Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Umat Muslim tersebar di lebih dari lima puluh negara dengan sejarah, budaya, dan tradisi politik yang sangat berbeda. Namun dalam logika propaganda konflik, kompleksitas seperti ini sering kali hilang. Dunia disederhanakan menjadi cerita yang lebih mudah dipahami: ada pihak yang dianggap “kita”, dan ada pihak yang diposisikan sebagai “mereka”.

Di sinilah bahaya sebenarnya muncul. Ketika identitas agama mulai diperlakukan sebagai identitas geopolitik, konflik antarnegara dapat dengan mudah berubah menjadi prasangka antar komunitas.

Menariknya, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana geopolitik abad ke-21 tidak lagi hanya berlangsung di medan perang. Ia juga berlangsung di ruang narasi. Perang tidak hanya tentang tank, drone, atau misil, tetapi juga tentang cerita yang dibangun di media dan cara publik memahami konflik tersebut.

Di era digital, cerita itu bergerak sangat cepat. Sebuah peristiwa militer di Timur Tengah dapat dalam hitungan jam memicu perdebatan panas di Amerika, Eropa, bahkan Asia Tenggara. Jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi emosi kolektif.

Namun situasi ini juga memunculkan pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab atas ruang digital yang semakin kasar ini?

Perusahaan teknologi sering mengatakan bahwa mereka hanyalah penyedia platform. Tetapi kenyataannya, algoritma mereka menentukan apa yang dilihat jutaan orang setiap hari. Ketika konten yang memicu kebencian terus mendapatkan visibilitas tinggi, sulit untuk mengatakan bahwa teknologi sepenuhnya netral.

Tentu saja regulasi platform digital adalah bagian dari solusi. Tetapi persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi. Ia juga berkaitan dengan cara masyarakat memproduksi dan mengonsumsi informasi.

Pada akhirnya, pertarungan melawan Islamofobia—atau bentuk kebencian apa pun—tidak hanya terjadi di ranah kebijakan, tetapi juga di ranah moral. Ia bergantung pada apakah masyarakat masih memiliki keberanian untuk menolak bahasa yang merendahkan manusia lain.

Sejarah memberi kita pelajaran yang cukup jelas: kebencian jarang muncul secara tiba-tiba. Ia biasanya tumbuh perlahan—melalui kata-kata yang semakin keras, stereotip yang semakin normal, dan empati yang semakin menipis.

Karena itu, lonjakan Islamofobia di media sosial seharusnya tidak dilihat sebagai fenomena kecil yang hanya terjadi di dunia digital. Ia adalah cermin dari bagaimana konflik geopolitik dapat merembes ke dalam kehidupan sosial dan membentuk cara kita memandang orang lain.

Di dunia yang semakin terhubung ini, tantangan terbesar bukan hanya menghentikan perang. Tantangan yang tidak kalah penting adalah menjaga agar konflik tidak merampas kemampuan kita untuk melihat sesama manusia sebagai manusia.

Sebab pada akhirnya, peradaban tidak hanya diuji oleh bagaimana ia menghadapi musuh, tetapi juga oleh bagaimana ia memperlakukan mereka yang berbeda.

Eko Ernada, Dosen HI UNU Kaltim dan anggota Komisi Hubungan Luarnegri dan Kerjasama Internasional MUI