Anggota Komisi IV DPR Tegaskan Kebijakan Impor Beras Rugikan Petani

Jakarta, NU Online

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daniel Johan merespons rencana pemerintah yang ingin melakukan impor beras. Ia menegaskan, impor beras merugikan banyak petani di Indonesia karena dilakukan menjelang panen raya tahun ini.

“Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani,” ungkap Daniel saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jajaran Kementerian Pertanian dan Perum Bulog di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3).

“Kalau denyut ekonomi desa itu berhenti, maka dampaknya akan terasa sampai ke semua kota. Karena daya beli langsung anjlok dan kemiskinan meningkat,” lanjut Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) ini.

Ia lantas mendesak pemerintah agar kembali melakukan kajian terkait rencana yang dapat merugikan para petani di desa itu. Daniel menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa produksi beras tahun ini akan meningkat dibanding tahun sebelumnya.

“Sehingga hal itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Ini tekanan yang sangat serius dari Komisi IV. Impor mungkin memberikan keuntungan untuk sebagian pihak, tetapi merugikan jutaan petani,” tegas Daniel.

Hingga Mei 2021 mendatang, seluruh petani di Indonesia akan melakukan panen raya. Daniel mengaku mendapatkan kabar bahwa di daerah Sukabumi, Jawa Barat, harga gabah anjlok di kisaran Rp1000 hingga Rp1500.

“Buat apa ada Kementerian Pertanian kalau gabah di tingkat petani bisa anjlok sampai angka Rp1500? Di dapil saya (Kalimantan Barat), harga gabah sekarang sekitar Rp3300 saja sudah bagus. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini,” tegas Daniel.

“Seharusnya kita semua komitmen agar kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi ini, rakyat jangan semakin dipersulit,” imbuh anggota parlemen daerah pemilihan Kalimantan Barat I ini.

Karenanya, rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah itu dinilai menjadi pukulan sangat berat bagi petani. Sebab hingga panen raya tahun lalu pun, petani sudah dihajar dengan impor beras. Daniel lantas meminta kepada Bulog untuk ikut membantu memantau kondisi petani di Sukabumi itu.

“Kapan Indonesia menuju kemandirian dan kedaulatan pangan kalau yang menghancurkan adalah kita sendiri? Kami meminta, tunjukkan keberpihakan dari Kementerian Pertanian agar impor tidak dilakukan selama petani panen raya,” tegasnya.

Ia mendesak Kementerian Pertanian untuk bertanggung jawab kalau impor benar-benar dilakukan dan berdampak pada kerugian petani yang sangat besar. “Buat apa program triliunan rupiah kalau akhirnya petani bukannya untung malah buntung,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan bahwa rencana pemerintah untuk impor beras satu juta ton pada tahun ini belum tentu dilaksanakan. Bulog masih akan melakukan prioritas penyerapan beras dalam negeri.

“Kami akan prioritas dalam negeri yang memang sedang masa panen raya. Dalam rapat koordinasi terbatas antarkementerian dan lembaga terkait pangan, sebenarnya tidak ada pembahasan yang menyinggung importasi beras. Tapi Bulog memang mendapatkan penugasan tersebut,” ungkap Buwas, sapaan akrabnya.

“Kami laporkan memang dalam rakortas lalu itu tidak menyinggung masalah impor, tapi kemudian kami dapat penugasan impor 1 juta ton ini,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.

Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton.

“Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton,” pungkasnya.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad