Dukung Pembelajaran Tatap Muka, Ketua Komisi X DPR Ingatkan Prokes

Jakarta, NU Online

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Syaiful Huda menyambut baik rencana pemerintah memperbolehkan pembelajaran di sekolah secara tatap muka. Namun, ia menekankan perlu adanya penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang sangat ketat.

Sebagaimana diketahui, pada Jumat (20/11) lalu, secara resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI memperbolehkan kegiatan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk semester genap 2020/2021 atau dimulai pada Januari 2021 mendatang.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran peserta didik yang semakin mendesak dan hasil dari evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Seluruh ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

"Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung. Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini," ujar Huda, Jumat (20/11).

Ia mengatakan bahwa dibukanya pembelajaran tatap muka di sekolah merupakan sebuah kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Sebab, lanjut Huda, pembelajaran jarak jauh atau yang dilakukan secara online tidak bisa berjalan efektif lantaran minimnya sarana-prasarana pendukung dan akses internet yang tidak merata.

Di beberapa daerah, terang Huda, selama sembilan pandemi Covid-19 ini para pelajar benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Ia lantas menyampaikan laporan terbaru dari World Bank (WB) terkait dunia pendidikan yang akan memunculkan ancaman.

“(Ancaman itu) loss learning atau masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia,” ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Tak hanya itu, Huda juga memaparkan soal peningkatan jumlah pekerja anak di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dirasakan oleh anak-anak dari keluarga yang terjebak pada sulitnya mengatur tata kelola ekonomi. Pekerja anak tersebut meningkat karena terpaksa membantu orang tua untuk membantu memutar perekonomian keluarga agar tetap bisa bertahan hidup.

Huda menilai dengan dibukanya pembelajaran tatap muka ini dapat mengembalikan ekosistem pembelajaran bagi para siswa. Walau demikian, ia menegaskan pemerintah harus memastikan syarat-syarat pembukaan pembelajaran tatap muka agar tetap terpenuhi.

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” ucap Huda.

Ia pun meminta pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk memastikan berbagai prasyarat protokol kesehatan untuk dipastikan benar-benar tersedia di sekolah. Di antara penyediaan protokol kesehatan itu seperti sarana sanitasi dan tempat mencuci tangan.

“Kami berharap ada alokasi anggaran khusus untuk memastikan sarana penting tersebut tersedia sebelum sekolah benar-benar dibuka,” pungkasnya.

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad