PPKM Berlaku, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Perhatikan Soal Pangan

Jakarta, NU Online

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara resmi mulai berlaku sejak Sabtu (3/7) sampai dengan Selasa (20/7). Hal itu ditetapkan Pemerintah sebagai respons atas lonjakan kasus Covid-19.

Melihat kebijakan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Kesejahteraan Rakyat H Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan, hal tersebut akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk ketersediaan pangan. Karenanya, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan dan mengantisipasinya dengan baik.

"Saya minta pemerintah memperhatikan betul masalah pangan, jangan sampai kekurangan. Dijaga betul akses dan distribusinya di pasar," kata Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, sebagaimana dilansir situs web resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Sabtu (3/7).

Berkaca dari data Survei Frekuensi Tinggi Bank Dunia, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu, terungkap bahwa 31 persen lebih rumah tangga Indonesia mengalami kekurangan pangan pada Mei 2020.

Gus Muhaimin mengingatkan kasus tersebut tidak boleh terulang selama PPKM Darurat. Dia mendorong Pemerintah melakukan koordinasi lintas Kementerian, stakeholder, dan pengusaha yang bergerak di sektor industri pangan untuk melakukan langkah strategis dalam upaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok selama PPKM Darurat berlangsung.

Ketua Umum PKB ini secara khusus meminta Kementerian Pertanian (Kementan) fokus melakukan upaya pencegahan kekurangan ketersediaan bahan pangan pokok di pasar.

"Stoknya dijaga agar harga kebutuhan pokok stabil. Kenaikan harga bahan pangan jelas memengaruhi daya beli masyarakat," tegas legislator kelahiran Jombang, Jawa Timur 54 tahun yang lalu itu.

Terkait dengan Bantuan Sosial (Bansos), Gus Muhaimin mengingatkan akurasi data penerima. Menurutnya, distribusi Bansos harus difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah. Hal ini mengingat mereka adalah kalangan yang paling rentan terdampak dari PPKM Darurat.

"Data penerima Bansos harus akurat. Saya kira perlu memanfaatkan teknologi digitalisasi agar penyaluran Bansos bahan pangan tepat sasaran dan tepat manfaat sesuai target," pungkas anggota parlemen daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.

Penulis: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad