Vaksin Booster dan Pentingnya Kerja Sama Pemerintah dengan Masyarakat  

Menjelang Lebaran 2022 ini, pemerintah melakukan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat untuk mengikuti program vaksin booster Covid-19. Hal ini merupakan langkah untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 selama Idul Fitri 1443 H. Apalagi sudah dua tahun, terdapat larangan mudik. Jika tidak ada antisipasi dan edukasi, risiko peningkatan penyebaran Covid-19 akan meningkat.

 

Pemerintah tidak dapat melakukan semuanya sendirian dengan cepat dalam program vaksinasi tersebut. Pemerintah tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dengan tepat. Untuk itu, kerja sama dengan berbagai organisasi yang memiliki jangkauan sampai ke akar rumput sangat penting untuk mencapai keberhasilan program tersebut.

 

Program 1 Juta Booster merupakan contoh bentuk kerja sama organisasi masyarakat dan pemerintah, yaitu melibatkan Nahdlatul Ulama, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam program yang digelar menjelang mudik ini, NU melibatkan struktur organisasi sampai tingkat bawah dan juga pesantren. Sebagai organisasi dengan basis massa yang kuat, maka akan mudah menggerakkan warga NU untuk mengikuti program tersebut.

 

Ada banyak organisasi lain dengan basis massa yang berbeda-beda, tetapi mereka mampu menjangkau level masyarakat paling bawah. Ada yang berbasis agama, kesukuan, kedaerahan, profesi, olahraga, dan lainnya. Mereka semua layak diajak untuk mempercepat program booster ini supaya cakupan vaksinasi ketiga menjadi semakin besar dalam waktu singkat.

 

Keberadaan komunitas belakangan memiliki relevansi yang semakin besar ketika semakin banyak informasi yang berlalu-lalang di media sosial. Hoaks atau disinformasi bertebaran tanpa terkontrol. Orang menjadi kebingungan mana informasi yang benar dan layak dipercaya. Pada akhirnya, orang terdekat atau komunitas menjadi rujukan terpercaya dalam mencari informasi dan pengambilan keputusan.

 

Sebelumnya, program vaksinasi sempat mengalami hambatan. Banyak hoaks di mana vaksin dapat menyebabkan efek samping yang merugikan, bahkan mematikan. Banyak orang takut mengikuti vaksinasi. Namun, ketika varian Delta yang sangat mematikan muncul, masyarakat berburu vaksin, sementara di sisi lain kapasitas layanan terbatas.

 

Booster penting untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh. Hal ini terjadi mengingat efektivitas vaksin yang sudah dua kali disuntikkan sebelumnya mengalami penurunan seiring dengan berjalannya waktu.  

 

Ketika komunitas dilibatkan dalam program-program pemerintah, maka mereka dapat menjalankan program tersebut secara lebih efektif. Mereka tahu betul kondisi kelompoknya dan mereka dapat mengomunikasikannya dengan baik. Anggota komunitas juga lebih nyaman jika dilayani oleh sesamanya.

 

Konsep pengelolaan negara secara terpusat dan terdesentralisasi pernah menjadi perdebatan. Pada masa lalu ketika komunisme masih berjaya, pemerintah mengelola negara secara terpusat. Negara mengatur semuanya dan merasa paling tahu kebutuhan rakyatnya. Namun yang terjadi adalah kebangkrutan negara-negara tersebut karena ternyata apa yang dipikirkan negara dan kebutuhan rakyat berbeda.

 

Namun menyerahkannya semuanya kepada mekanisme pasar juga berpotensi menimbulkan bencana bagi kelompok lemah. Negara perlu mengatur supaya tidak terjadi hukum rimba yang mana mereka yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Di Indonesia sempat diputuskan vaksin berbayar, namun kebijakan tersebut buru-buru direvisi karena protes masyarakat. Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi seluruh rakyatnya.

 

Dalam bidang ekonomi, kita melihat bahwa negara tidak mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat. Banyak BUMN yang kalah bersaing dengan sektor swasta. Negara tidak perlu memasuki semua urusan yang belum tentu mampu dikelolanya dengan baik. Jika masyarakat mampu menjalaninya dengan baik, beri ruang mereka untuk berkiprah. Yang penting bagaimana negara mengatur semua hal tersebut agar kepentingan publik luas diutamakan dibandingkan kepentingan yang lebih terbatas.

 

Dalam bidang pendidikan pemerintah tak mampu melayani seluruh kebutuhan pendidikan. Berbagai komunitas masyarakat, termasuk NU mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Demikian pula dalam bidang kesehatan, klinik dan rumah sakit swasta, termasuk yang dikelola oleh organisasi keagamaan, bertebaran di seluruh Indonesia untuk melayani mereka yang sakit.

 

Layanan-layanan sosial tersebut ada yang mampu beroperasi dengan baik secara mandiri. Ada sekolah swasta yang diperuntukkan bagi kelompok menengah atas yang mampu menarik iuran sekolah yang memadai untuk kebutuhan operasional sekolah. Namun, negara tetap perlu turun tangan pada layanan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mana sasarannya adalah kelompok menengah bawah. Untuk sekolah berbasis keagamaan yang dikelola di bawah Kementerian Agama, komposisi sekolah swasta bahkan mencapai 90 persen.

 

Sayangnya selama ini, anggaran pemerintah tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Boro-boro untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, banyak pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran 50-70 persen hanya untuk pengeluaran rutin, salah satu komponen terbesarnya belanja pegawai. Anggaran untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat sangat sedikit. Anggaran sosial untuk mendukung program-program kemasyarakatan sangat minim.

 

Beruntung pada Januari 2022 telah disahkan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen. Dengan demikian, alokasi untuk belanja publik akan meningkat sehingga manfaat yang diperoleh masyarakat semakin besar. Akan ada transisi selama lima tahun sebelum ketentuan tersebut disahkan.

 

Dengan belajar dari pengalaman sebelumnya, termasuk dalam penanganan Covid-19, kerja sama pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Kita yakin banyak komunitas yang siap mendukung program pemerintah, sesuai dengan bidang yang ditekuninya. (Achmad Mukafi Niam)