Ada Indikasi Pembenturan Sipil dengan Sipil

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Sarikat Buruh Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama (PP Sarbumusi NU) mempersoalkan keterlibatan puluhan ribu massa gabungan organisasi massa (ormas) di Jakarta untuk membantu pengamanan Ibu Kota berkaitan dengan digelarnya aksi demonstrasi dalam rangka perayaan hari buruh sedunia (Mayday) pada 1 Mei mendatang.

“Kami mempersoalkan adanya kelompok masyarakat dalam mengamankan Jakarta pada demo buruh 1 Mei mendatang,” kata Ketua PP Sarbumusi H Junaidi Ali kepada NU Online di sela-sela rapat persiapan Munas dan Konbes PBNU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (29/4).

Sebagaimana diberitakan sejumlah media massa terbitan Ibu Kota, sekitar 50 masa gabungan ormas akan ikut membantu mengamankan Jakarta saat demo buruh 1 Mei mendatang berlangsung. Masa sebesar itu terdiri anggota Forum Betawi Rempug (FBR), anggota Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Pemuda Panca Marga (PPM), Pemuda Pancasila, Front Pembela Islam (FPI), Macam Kemayoran, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Fokus Maker, Humanika, GM Kosgoro, Aangkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Mengapa Sarbumusi menolak? Junaidi, demikian ia akrab disapa, mengatakan, keterlibatan kelompok-kelompok sipil untuk mengamankan demo buruh justru akan membuat keamanan Jakarta terancam. Sarbumusi menghawatirkan terjadinya kekerasan antara buruh dan kelompok sipil itu.

“Keamanan adalah wewenang penuh aparat kepolisian. Kenapa ada kelompok masyarakat yang ikut mengamankan. Menurut kami itu justru akan membuat kondisi tidak aman. Biarkan buruh memperingati hari buruh itu dengan nyaman,” ungkapnya.

Lebih lanjut, pejuang buruh asal Surabaya itu menambahkan, pihaknya melihat indikasi kuat adanya skenario mengadu antara sipil dengan sipil. Karena itu aparat harus tegas melarang kelompok manapun untuk turut mengamankan Jakarta. ”Kami melihat ada indikasi itu. Kami khawatir hal itu akan terjadi. Sedikit saja ada ketidakberesan, massa yang jumlahnya puluhan ribu akan sulit dikontrol,” tuturnya.

Junaidi menegaskan, aksi buruh yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia itu adalah aksi damai. Para buruh telah sepakat untuk tidak ada tindakan anarkis pada aksi itu. ”Kami telah bertemu dengan Kapolda. Kapolda siap mengamankan aksi itu. Lalu kenapa ada kelompok sipil yang ikut mengamankan?” tanyanya.

Sebagaimana diberitakan NU Online, Sarbumusi NU tetap pada pendirian semula, yakni menolak rencana pemerintah yang akan merevisi Undang Undang (UU) Nomer 13 tahun 2003 tentang perburuhan atau ketenagakerjaan. Draf  revisi yang ditawarkan pemerintah itu dinilai akan membuat buruh semakin menderita.
 
Karena itu, dia mendesak pemerintah agar segera mencabut kembali draf revisi UU tersebut. Jika memang terpaksa ingin direvisi, imbuh Junaidi, semestinya harus dilakukan kajian terlebih yang lebih mendalam, apakah UU tersebut layak direvisi atau tidak. “Harusnya dikaji dulu, layak apa nggak untuk dirubah. Ini kan nggak. Pemerintah main rubah sendiri,” terangnya.
 
Junaidi juga mendesak kepada pemerintah segera menggelar pertemuan bersama antara buruh, pengusaha dan pemerintah untuk menyusun draf revisi UU baru yang membuat kehidupan buruh semakin sejahtera. ”Pemerintah harus melibatkan buruh dengan menggelar pertemuan bersama. Pada prinsipnya, harus ada keseimbangan dalam revisi itu,” ungkapnya.
 
Selain Sarbumusi NU, sekitar 80 ribu buruh yang tergabung dalam berbagai serikat buruh dan pekerja juga akan melakukan aksi serupa pada momen yang juga dikenal dengan istilah Mayday itu. Mereka akan mendatangi gedung DPR dan mendesak DPR menolak membahas revisi UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. (rif/amh)