Aturan Pengurus Dilarang Terlibat Politik Praktis Diperketat

Surabaya, NU Online
Aturan bahwa elit pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dilarang terlibat dalam politik praktis akan diperketat. Hal tersebut merupakan salah satu agenda utama pembahasan dalam Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Timur, di Surabaya, pada 12 Juli mendatang.

Panitia Pelaksana Konferwil NU tersebut telah mempersiapkan dan merancang draf khusus dalam tata tertib (tatib). Salah satu rancangannya disebutkan, “Bersedia menandatangani dan menaati isi kontrak jam’iyah.”<>

Kalimat itu merupakan upaya penyempurnaan dari draf Konferwil NU sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, Jatim, pada akhir Nopember 2007 silam. Dalam draf itu hanya disebutkan, “Bersedia menandatangani kontrak jam’iyah.”

Penyempurnaan lain juga terdapat pada komitmen para pengurus untuk tidak terlibat dalam setiap kegiatan politik praktis. Disebutkan, “Tidak terlibat dalam politik praktis, baik legislatif maupun eksekutif.” Kalimat itu menyempurnakan draf Konferwil sebelumnya yang hanya menyebut, “Tidak terlibat dalam politik praktis.”

“Hanya kita sempurnakan yang kurang lengkap,” kata Masyhudi Mukhtar, salah seorang anggota Tim Lima (sebutan lain untuk Panitia Pelaksana Konferwil) yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim di Surabaya, Rabu (9/7).

“Pada prinsipnya hanya penyempurnaan, untuk menutup kemungkinan disalahartikan,” imbuh Pak Hudi, panggilan akrab Masyhudi Mukhtar.

Konferwil NU Jatim yang dipercepat itu dilakukan untuk mengatasi kekosongan kepemimpinan yang ditinggalkan ketua tanfidziyah PWNU Jatim Ali Maschan Moesa setelah menjadi Calon Wakil Gubernur Jatim.

Menurut Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Miftachul Akhyar, Konferwil hanya mengagendakan pemilihan rais syuriah dan ketua tanfidziyah. ”Proses lain, termasuk program sudah mengikuti hasil Konferwil di Genggong pada Nopember 2007," katanya.

Percepatan Konferwil itu tidak ada kaitan dengan Pemilihan Gubernur Jatim pada 23 Juli mendatang. Sebab, agenda NU memang tidak terkait dengan pilkada dan pilpres. Ditegaskan, NU tidak terkait aktivitas politik praktis.

Hingga saat ini, telah muncul sejumlah nama yang akan dicalonkan sebagai ketua tanfidziyah PWNU Jatim, di antaranya, KH Hasan Mutawakkil Alallah (Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo), Prof Dr H Ridwan Nashir, MA (Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya). (sbh/rif)