Bambang Warih: Proses Pepera yang Sesungguhnya

Jakarta, NU Online
Tahun 1968 umurnya baru 22 tahun ketika ia dikirim ke Irian Barat—sekarang Papua—untuk melaksanakan kampanye sebelum act of free choice (Penentuan Pendapat Rakyat-) atau di singkat Pepera, 14 Juli- 4 Agustus 1969. Namun, Bambang Warih Koesoema yang kini berusia 59 tahun masih ingat—walaupun lupa untuk beberapa detail—peristiwa yang kini kembali diungkit dua anggota kongres Amerika Serikat, Eni Faleomavaega dan Donald Payne.

Dalam pernyataan Persnya pada 1 Juli 2005 lalu, kedua anggota kongres AS tersebut menyebut  Pepera, “…yang diikuti 1.025 sesepuh Papua yang dipilih secara selektif untuk secara bulat mendukung Indonesia, dalam keadaan dimanipulasi baik secara terang-terangan atau tersembunyi”.

Apakah benar demikian? Bambang Warih waktu itu”hanyalah” seorang sipil yang menjadi sukarelawan wajib militer terjun ke Papua. Waktu itu ia adalah mahasiswa semester enam Fakultas Teknologi Mineral Institut Teknologi Bandung.

Ia berada di Irian Barat Agustus 1968-Desember 1969, khususnya di Biak, Nabire, Enarotali, dan Serui. Ia berada di bawah komando Sarwo Edhi Wibowo, Ali Murtopo, dan Brotosewojo. Beberapa nama yang diingatnya adalah Feisal Tanjung dan Wismoyo Arismunandar. Ia melaksanakan kampanye dan pendekatan kepada para kepala suku sebelum pelaksanaan pepera. Untuk itu, ia harus hidup bersama para kepala suku. “setengah mati saya mendekati Kepala suku itu. Waktu kampanye, tidak seperti Pemilu, di todong senjata. Tidak begitu. Tetapi, misalnya dikasih tembakau atau babi,”tuturnya. Setelah kampanye itu, pihak Indonesia tidak terlibat apa-apa karena prosesnya dilaksanakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Bambang Warih, proses pelaksanaan Pepera—yang diawasi oleh utusan khusus PBB, Ortis Sanz—telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. “Prosesnya sudah benar dan inisiatifnya justru datang dari Presiden AS, John F Kennedy,” ujar Bambang yang kini menjadi Presidium Unisosial Demokrat. Terlebih lagi, wilayah tersebut adalah bekas Hindia Belanda yang setelah merdeka menjadi wilayah Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pepera tersebut, Ortis Sainz sampai menanyakan tiga kali kepada para kepala suku tersebut apakah setuju memilih Indonesia. “itu sampai menimbulkan kejengkelan pihak Indonesia, kok ditanya tiga kali untuk apa? Satu kali cukup. Tetapi, Ortis Sanz menanya tiga kali sampai menegaskan apakah tahu konsekuensinya,”tutur Bambang. Namun, setelah secara aklamasi Pepera setuju memilih Indonesia, menurut Bambang, diplomasi Indonesia yang kurang baik karena tidak melalui  pungutan suara dan pengesahan melalui sidang Umum PBB. Lebih buruk dari itu, selama 35 tahun setelahnya ”Jakarta” tidak pernah serius membangun Papua.

Ia merasa tidak puas karena sampai sekarang Papua masih terbelakang.”padahal waktu saya kampanye, saya menjanjikan ada pengharapan jika memilih Indonesia. Mereka juga menaruh pengaharapan akan hari esok yang lebih baik jika bergabung dengan Indonesia,” tutur Bambang.

Untuk itu, pada 6 Juni 2000 Bambang Warih pernah mengirim surat kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Intinya, hasil Pepera harus ditelusuri kembali pelaksanaanya melalui pihak-pihak yang terlibat untuk membuka kebenaran sejarah Papua. “tetapi, surat saya tidak pernah digubris,”ujarnya.

Oleh karena itu, Bambang Warih mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serius menangani masalah Papua dengan membentuk sebuah tim khusus.”Presiden Yudhoyono harus meminta maaf atas perlakuan buruk selama 35 tahun itu,”katanya.  

(Dikutip dari Harian Kompas 09-08-05)