Diusulkan Adanya Desk Politik dalam Struktur Kepengurusan NU

Brebes, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) perlu mempunyai desk politik atau bidang khusus dalam struktur kepengurusan NU dari tingkat pusat sampai ke cabang yang menangani urusan politik.

Demikian mengemuka dalam acara Muhasabah NU di Pondok Pesantren Al Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes, Jateng, Kamis (21/5) sore. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua PWNU Jateng Moh Adnan dan segenap PWNU dan PCNU se-Jateng, serta para Pengurus Pondok Pesantren di Jateng hadir dalam kesempatan itu<>.

Prof DR H Mujahirin Thohir MA, anggota PWNU Jateng dalam kesempatan itu memaparkan, fenomena politik menjadi pelajaran yang amat bernilai. NU sendiri perlu menata ulang strategi kejuangan serta agar tetap berwibawa secara eksternal dan internal dalam ranah agama, sosial, politik dan ekonomi.

"Untuk menata itu, diperlukan desk politik dalam struktur NU baik pada level pusat, wilayah maupun cabang,” papar guru besar bidang anthropologi pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ini di hadapan 600 peserta dari 35 PCNU dalam Muhasabah NU Jateng itu.

Dengan desk politik ini, NU bisa menjawab kondisi perpolitikan di negeri ini. Di satu sisi bisa  mendorong seseorang yang memiliki kapasitas bermoral dan berpandangan serta beribadah menurut faham aswaja terdeteksi jauh hari.

Desk ini juga dimaksudkan agar dapat mengatur dan mengarahkan warga NU yang memiliki aktivitas pada wilayah politik atau yang berkemauan pada kekuasaan lewat jalur politik maupun yang sudah berkuasa pada jabatan politik.

"Selain itu juga dapat mengkoordinasikan interaksi pemerintah dan partai-partai politik ketika mereka merencanakan pembuatan kebijakan publik. Selin itu jika dianggap mendesak atau diperlukan, kita dapat mengajukan seseorang untuk berkompetisi atau menduduki jabatan publik," jelasnya. (was)