Jakarta, NU Online
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menegur dan mengonfirmasi berbagai ketidakberesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 M/1431 H yang sudah dalam masa kepulangan ke tanah suci sekarang ini. Baik terkait dengan penerbangan Garuda Indonesia (GIA) maupun Saudi Arabia Airline (SAA) yang terlambat sampai puluhan jam, katering yang basi, transportasi bus di Makkah yang semrawut dan jarak pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram Makkah dll.
“Kami melalui Tim Pengawas (Timwas) penyelenggaraan ibadah haji DPD RI telahmemantau langsung penyelenggaraan ibadah haji ini, baik di Indonesia maupun di Makkah dan sebelum berangkat maupun kepulangannya dari tanah suci Makkah. Ternyata masih terdapat keluhan dan masalah yang merugikan jamaah haji,”tandas Ketua Komite III Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, MA dalam sosiaslisasi DPD RI dengan wartawan di Bogor, Jawa Barat pada Minggu (28/11).
Hadir dalam sosialisasi tersebut antara la<>in Ketua DPD RI Irman Gusman, Sekjen Siti Nurbaya, Ketua Komite I DPD R Dani Anwar, Ketua Komite II Budi Nuko, Ketua Komite III Istibsjaroh, Ketua Komite IV Abdul Ghafar, Zulfahir, Bambang Soeroso dan M. Farouk Muhammad.
Oleh sebab itu Istibsjaroh berjanji akan mengevaluasi dan mengorfirmasi penyelenggaraan ibadah haji tersebut kepada Menteri Agama Suryadharma Ali dalam rapat kerja di DPD Ri dalam waktu dekat ini. “Penerbangan Garuda dalam kepulangan dari Makkah saja ada yang terlambat sampai 20 jam, katering lambat sampai 3 jam. Padahal ada 10 perusahaan katering,”tutur senator asal pemilihan Jawa Timur ini.
Demikian juga masalah jarak pemondokan ke Makkah. “Yang semula jarak paling jauh hanya 4 Km, faktanya lanjut Istibsjaroh ada yang 7 Km dan bahkan 10 Km lebih. Transportasi bus yang dulu langsung ke Masjidil Haram, sekarang harus transit. Padahal setiap negara sudah menyedikan bus, tapi faktanya banyak jamaah haji yang jalan kaki dll. Itulah yang akan kami mintai pertanggungjawaban kepada Kemenag RI,”ujar Istibsjaroh lagi.
Selain itu dia akan meminta klarifikasi soal uang pengembalian dari jamaah sebesar 750 real dari 2850 real berdasarkan harga pemondokan di Makkah. Juga akan terus berusaha menekan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), karena selain ada subsidi dari pemerintah, Kemenag RI memiliki Dana Abadi Ummat (DAU) sebesar Rp 750 M dan 80 juta dollar AS.“Sebelumnya DPD memperjuangkan penurunan BPIH dan berhasil BPIH turun 80 dollar AS,”tambah pengurus Muslimat NU Jatim ini.(amf)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menegur dan mengonfirmasi berbagai ketidakberesan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010 M/1431 H yang sudah dalam masa kepulangan ke tanah suci sekarang ini. Baik terkait dengan penerbangan Garuda Indonesia (GIA) maupun Saudi Arabia Airline (SAA) yang terlambat sampai puluhan jam, katering yang basi, transportasi bus di Makkah yang semrawut dan jarak pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram Makkah dll.
“Kami melalui Tim Pengawas (Timwas) penyelenggaraan ibadah haji DPD RI telahmemantau langsung penyelenggaraan ibadah haji ini, baik di Indonesia maupun di Makkah dan sebelum berangkat maupun kepulangannya dari tanah suci Makkah. Ternyata masih terdapat keluhan dan masalah yang merugikan jamaah haji,”tandas Ketua Komite III Prof. Dr. Hj. Istibsjaroh, MA dalam sosiaslisasi DPD RI dengan wartawan di Bogor, Jawa Barat pada Minggu (28/11).
Hadir dalam sosialisasi tersebut antara la<>in Ketua DPD RI Irman Gusman, Sekjen Siti Nurbaya, Ketua Komite I DPD R Dani Anwar, Ketua Komite II Budi Nuko, Ketua Komite III Istibsjaroh, Ketua Komite IV Abdul Ghafar, Zulfahir, Bambang Soeroso dan M. Farouk Muhammad.
Oleh sebab itu Istibsjaroh berjanji akan mengevaluasi dan mengorfirmasi penyelenggaraan ibadah haji tersebut kepada Menteri Agama Suryadharma Ali dalam rapat kerja di DPD Ri dalam waktu dekat ini. “Penerbangan Garuda dalam kepulangan dari Makkah saja ada yang terlambat sampai 20 jam, katering lambat sampai 3 jam. Padahal ada 10 perusahaan katering,”tutur senator asal pemilihan Jawa Timur ini.
Demikian juga masalah jarak pemondokan ke Makkah. “Yang semula jarak paling jauh hanya 4 Km, faktanya lanjut Istibsjaroh ada yang 7 Km dan bahkan 10 Km lebih. Transportasi bus yang dulu langsung ke Masjidil Haram, sekarang harus transit. Padahal setiap negara sudah menyedikan bus, tapi faktanya banyak jamaah haji yang jalan kaki dll. Itulah yang akan kami mintai pertanggungjawaban kepada Kemenag RI,”ujar Istibsjaroh lagi.
Selain itu dia akan meminta klarifikasi soal uang pengembalian dari jamaah sebesar 750 real dari 2850 real berdasarkan harga pemondokan di Makkah. Juga akan terus berusaha menekan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), karena selain ada subsidi dari pemerintah, Kemenag RI memiliki Dana Abadi Ummat (DAU) sebesar Rp 750 M dan 80 juta dollar AS.“Sebelumnya DPD memperjuangkan penurunan BPIH dan berhasil BPIH turun 80 dollar AS,”tambah pengurus Muslimat NU Jatim ini.(amf)
Terpopuler
1
KH Miftachul Akhyar Ungkap Dua Pusaka Keramat yang Harus Dipegang Teguh Pengurus dan Warga NU
2
Sedekah Maulid saat Utang Belum Terbayar: Bagaimana Hukumnya?
3
Ketua PBNU Minta Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama Segera Diluncurkan untuk Luruskan Sejarah NU
4
Wisuda 531 Mahasiswa, Rektor IIQ Ingatkan Pentingnya Miliki Kepekaan Sosial yang Tinggi
5
LFNU Jakarta Ungkap Fenomena Ekuinoks pada Ahad esok, Momen Tepat untuk Deteksi Arah Mata Angin
6
Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus di Tahun 2024
Terkini
Lihat Semua
