Jakarta, NU Online
Fraksi Partai Persatuan pembangunan (FPPP) mengaku belum berencana untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran saat membahas RAPBNP 2010. Sebab, hal itu akan mengganggu kepentingan masyarakat.
"Fraksi PPP belum berpikir untuk memboikot dalam pembahasan RAPBN 2010," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzzy di Jakarta, Rabu (10/3).<>
Romi menuturkan, pembahasan APBN sesuai undang-undang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada pemboikotan dengan tidak tercapainya quorum maka akan deathlock dan tentu pemerintah akan menggunakan RAPBN yang ada.
Nantinya, sambung Romi, mau tidak mau sesuai dengan yang ada maka Tarif Dasar Listrik (TDL) naik dan harga BBM juga naik tanpa ada subsidi yang diperbaharui.
"DPR sebaiknya memikirkan dampak ini dengan seksama. Karena yang terkena dampaknya adalah rakyat banyak. Hal ini harus dijembatani dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata dia.
Walaupun demikian, FPPP mengaku tetap berharap proses hukum berjalan dengan maksimal sesuai rekomendasi pansus angket Bank Century.
Posisi Menkeu dalam anggaran ini, menurut Romi sangat krusial. Karena tidak bisa digantikan dengan para bawahannya. Posisinya di sini sebagai bendahara negara yang harus datang dalam pembahasan hingga persetujuannya.
"Posisi ini memang menyulitkan. Kita lihatlah proses hukumnya bagaimana Maret ini," pungkas Romi. (min)
Fraksi Partai Persatuan pembangunan (FPPP) mengaku belum berencana untuk memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat dengan Badan Anggaran saat membahas RAPBNP 2010. Sebab, hal itu akan mengganggu kepentingan masyarakat.
"Fraksi PPP belum berpikir untuk memboikot dalam pembahasan RAPBN 2010," ujar Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzzy di Jakarta, Rabu (10/3).<>
Romi menuturkan, pembahasan APBN sesuai undang-undang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Kalau ada pemboikotan dengan tidak tercapainya quorum maka akan deathlock dan tentu pemerintah akan menggunakan RAPBN yang ada.
Nantinya, sambung Romi, mau tidak mau sesuai dengan yang ada maka Tarif Dasar Listrik (TDL) naik dan harga BBM juga naik tanpa ada subsidi yang diperbaharui.
"DPR sebaiknya memikirkan dampak ini dengan seksama. Karena yang terkena dampaknya adalah rakyat banyak. Hal ini harus dijembatani dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata dia.
Walaupun demikian, FPPP mengaku tetap berharap proses hukum berjalan dengan maksimal sesuai rekomendasi pansus angket Bank Century.
Posisi Menkeu dalam anggaran ini, menurut Romi sangat krusial. Karena tidak bisa digantikan dengan para bawahannya. Posisinya di sini sebagai bendahara negara yang harus datang dalam pembahasan hingga persetujuannya.
"Posisi ini memang menyulitkan. Kita lihatlah proses hukumnya bagaimana Maret ini," pungkas Romi. (min)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
3
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
4
KA Jarak Jauh Tabrak KRL di Bekasi Timur, Gerbong Perempuan Ringsek
5
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
6
Khutbah Jumat: Memulai Kebaikan dari Diri Sendiri
Terkini
Lihat Semua
