GP Ansor Minta PBNU Antar Kader NU Jadi Pemimpin Nasional

Jakarta, NU Online
Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor meminta PBNU untuk melakukan ikhtiar dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengantarkan kader NU sebagai pemimpin nasional mendatang.

Plh Ketua Umum PP GP Ansor Zuhdi Muhdlor kepada wartawan di Press Room Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, juga meminta PBNU untuk melakukan upaya-upaya konstruktif antara lain pendidikan politik kepada warga NU untuk berpartisipasi secara aktif dalam semua tahapan pemilu secara benar dan bertanggungjawab.

Ditanya mengenai siapa kader NU yang akan diantar menjadi capres, secara diplomatis Zuhdi mengatakan, sikap GP Ansor secara historis akan mengikuti petunjuk dari PBNU. "GP Ansor terikat oleh keputusan PBNU," katanya.

Menurut dia, hingga saat ini warga GP Ansor yang diperkirakan mencapai jumlah 7-10 juta orang belum mengambil sikap untuk mendukung nama-nama yang muncul ke permukaan seperti Gus Dur atau pun Hasyim Muzadi, karena memang belum ada keputusan resmi PBNU.

"Kita tidak ingin terjebak dalam hal dukung-mendukung terhadap orang per orang karena kader-kader NU yang perlu diantar cukup banyak, seperti Gus Dur, Hasyim Muzadi, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, atau Salahuddin Wahid," katanya.

Ketika didesak siapa figur ideal yang cocok sebagai presiden mendatang, Zuhdi mengatakan, jika berandai-andai maka yang cocok untuk posisi itu adalah orang yang belum pernah menajdi presiden.

Alasannya, menurut dia, dari semua presiden yang pernah ada ternyata hanya sukses ketika mereka memulai dan gagal pada akhir masa jabatan.

Sementara itu, mengenai langkah kongkrit yang diharapkan GP Ansor terhadap PBNU, Zuhdi mengatakan, pihaknya mengharapkan agar PBNU segera membuat forum pertemuan warga NU lintas partai untuk menemukan persamaan sikap di antara sesama warga NU.

Dikatakannya pula, GP Ansor tak menghendaki kembali terjadinya gesekan sesama warga NU atau warga NU dengan pihak lain sebagaimana terjadai dalam pemilu-pemilu sebelumnya, seperti peristiwa di Jepara dan Pekalongan saat Pemilu 1999.(red)