Gus Dur: Golkar Ingin Ubah Status Hukum Pak Harto
NU Online · Ahad, 6 Januari 2008 | 18:03 WIB
Usulan Partai Golkar agar mantan presiden Soeharto dicabut dari segala tuntutan hukum menuai kritikan dari mantan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Gus Dur, dalam jumpa persnya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta, Ahad (6/1), menilai, partai Golkar bermaksud agar penguasa Orde Baru itu dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Menurutnya, yang paling berhak menentukan status hukum Soeharto adalah pengadilan.
Pengasuh Pesantren Ciganjur itu menyatakan tidak keberatan jika kesalahan-kesalahan Pak Harto dimaafkan, namun proses hukum terhadapnya harus tetap dilanjutkan.
Meski demikian, Gus Dur mengingatkan bahwa selama berkuasa, Pak Harto memiliki jasa yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia "terutama perhatiannya yang besar terhadap nasib rakyat miskin."
Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga tidak keberatan jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan penghargaan kepada Pak Harto atas jasa-jasa yang dia berikan kepada bangsa dan negara. "Tidak masalah penghargaan untuk Pak Harto," katanya. (dar)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Peran Masyarakat, Pemerintah dan Keluarga dalam Menciptakan Lingkungan Bebas Perundungan
2
Khutbah Jumat: Pentingnya Menjaga Privasi Anak di Media Sosial
3
Gus Kikin Kenang Perjuangan Nyai Machfudhoh Aly Ubaid untuk NU
4
Kemenkes Tetapkan Tarif Cek Kesehatan Jamaah Haji, Tertinggi Rp1,3 Juta
5
Syekh Yusuf al-Makassari: Sufi Nusantara yang Ubah Dzikir Jadi Gerakan Pembebasan
6
Subsidi Haji dari APBN, MUI: Tak Pengaruhi Keabsahan Ibadah
Terkini
Lihat Semua
