Gus Dur: Lawan Neolib, Masyarakat Harus Berdikari
NU Online · Kamis, 19 November 2009 | 09:24 WIB
Mantan Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki kemandirian ekonomi. Gus Dur berharap rakyat Indonesia tidak perlu bergantung kepada para investor asing untuk membangun bangsa.
"Walaupun pemerintah sekarang lebih berpihak kepada para investor yang merupakan kepanjangan tangan dari neo liberalisme, namun rakyat Indonesia tidak perlu takut. Indonesia adalah negeri yang kaya. Banyak modal alam yang bisa diolah untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat harus berdikari, terang Gus Dur kepada NU Online di kediamannya Jl. Warung Silah no. 10 Ciganjur Jakarta, kamis (19/11).<>
Menurut Gus Dur, pemerintah mestinya dapat memberikan stimulus kepada warga negaranya untuk membangun perekonomian yang mandiri, yang tidak memiliki ketergantungan dengan lembaga-lembaga donor.
"Namun kenyataanya tidaklah demikian. Pemerintah justru lebih senang didikte oleh para pemilik modal, meskipun hal itu lebih menyengsarakan bagi rakyatnya sendiri," tandas Gus Dur.
Lebih lanjut Gus Dur menjelaskan, bahwa dirinya bukanlah anti terhadap investasi dari luar negeri. Namun menurut Gus dur, mestinya pemerintah lebih bisa menentukan, sektor mana yang dapat menggunakan investasi asing dan sektor mana yang harus dikendalikan dan dikembangkan oleh bangsa sendiri.
"Sehingga pemerintah dan rakyat Indonesia masih memegang kontrol atas perputaran dan perkembangan perekonomian, minimal di negerinya sendiri. Tidak seperti sekarang, pemerintah hanya didikte oleh asing," tandas Gus Dur. (min)
Terpopuler
1
Prof Ainun Na'im, Guru Besar Akuntansi yang Jadi Bendahara Umum PBNU
2
Innalillahi, Mustasyar PBNU Nyai Machfudhoh Aly Ubaid Wafat
3
Jejak Karier Mohammad Nuh: Dari Menteri hingga Katib Aam PBNU 2026-2031
4
Hukum Menyalakan Kembang Api di Malam Hari
5
Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai Kalahkan Thailand Lewat Adu Penalti
6
KH Abdul Hakim Mahfudz: Memimpin Tebuireng, PWNU Jatim, hingga PBNU
Terkini
Lihat Semua