Gus Dur: Personil KPU Harus Diganti

Jakarta, NU Online
Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan seluruh personil Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diganti menyusul skandal penyuapan terhadap petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga melibatkan anggota KPU Mulyana W Kusumah.

"KPU harus diganti dengan orang-orang yang lebih bersih," kata Gus Dur menjawab wartawan di sela-sela peluncuran buku bertajuk "Pertanggungjawaban Publik Ali Masykur Musa" karya Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI yang juga kandidat Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Ali Masykur Musa di Jakarta, Rabu.

Gus Dur juga menyatakan seluruh anggota KPU harus diperiksa terkait kasus suap senilai Rp300 juta terkait pelaksanaan audit keuangan KPU oleh BPK, termasuk mantan anggota KPU yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin.

Menyangkut Mulyana yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dititipkan di Rumah Tahanan Salemba, Gus Dur menilai akademisi dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu dijebak oleh "komplotan yang lebih besar" karena dalam pandangannya Mulyana merupakan sosok yang sederhana.

Oleh karena itu, Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB itu menyarankan Mulyana membongkar kasus suap itu dengan meyebut siapa saja yang terlibat. "Jelas dia (Mulyana) dijebak oleh komplotan yang lebih besar. Sekarang tergantung dia tega tidak membuka kebobrokan mereka (anggota KPU)," kata Gus Dur.

Mulyana sendiri saat ditanya wartawan ketika bersama tim penyidik KPK ke kantor KPU, Selasa (12/4), guna menyaksikan penyitaan sejumlah dokumen dari ruang kerjanya menyatakan akan membeberkan kasusnya pada masyarakat pada Jumat (15/4).

Mulyana ditangkap petugas KPK di salah satu hotel di Jakarta, Jumat (8/4), saat diduga hendak menyerahkan suap kepada Hariansyah, anggota tim audit dana Pemilu BPK. Wakil Ketua KPK Tumpak H Panggabean mengatakan, dalam pemeriksaan awal Mulyana menyebut uang suap itu berasal dari beberapa pihak.(ant/mkf)