Hasyim: NU Tak Jadi Oposisi Tapi Tak Mau Dikooptasi Pemerintah

Jakarta, NU Online
Sebagai suatu ormas besar yang bertugas membimbing dan mengarahkan umat, NU perlu memiliki sikap politik yang jelas, karena nasib rakyat sangat tergantung pada kebijakan politik yang ada.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi di kantor PBNU Jakarta, Rabu (14/10).<>

Dalam menghadapi masalah kebangsaan dan kenegaraan NU mendukung penuh NKRI dan sebagai implikasinya NU akan membela bangsa dan negara ini tanpa reserve. Dalam hal ini NU selalu bersikap right or wrong is my country.

“Dengan demikian diminta atau tidak NU akan membela bangsa dan negara ini ketika berhadapan dengan negara dan bangsa lain,” katanya.

Sementara dalam politik pemerintahan, NU akan bersikap objektif dan rasional, maka NU akan mendukung seluruh kebijakan pemerintah yang dianggap sesuai dengan kebijakan NU yang bersumber pada ajaran ahlussunnah wal jamaah.

Sebaliknya NU akan melakukan kritik pada pemerintah bila menjalankan kebijakan yang merugikan negara, agama dan kepentingan rakyat. Di sini NU berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

“Dengan sikap itu sikap NU menjadi sangat jelas, tidak akan menjadi oposisi, tetapi sekaligus juga tidak mau dikooptasi oleh pemerintah. Itu semua logika partai politik, sementara NU adalah ormas keagamaan, yang mesti memiliki sikap politik dan posisi yang berbeda,” katanya.

Sementara terhadap politik kenegaraan dan kebangsaannya NU berusaha memberikan pengabdian yang total. Dalam negara yang kuat ini kepentingan seluruh rakyat dan harga diri bangsa ini akan terjamin, termasuk hak warga NU terjamin di dalamnya, kata Hasyim. (mdz)