Warta

IPPNU: Standar Kelulusan Terlalu Tinggi

Jumat, 9 Juni 2006 | 07:05 WIB

Jakarta, NU Online
Pro dan kontra soal peneyelenggaraan Ujian Akhir Nasional (UAN) mendapat tanggapan dari Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU). Wakil Sekretaris PP IPPNU, Wafa Paria Ummah mengatakan, standar UAN yang sekarang dipatok dengan angka 4,25 terlalu tinggi karena kualitas pendidikan di Indonesia yang tidak merata.

“Sekolah itu ada yang kualitasnya bagus dan ada yang tidak. Standar setingg itu saya kira terlalu tinggi. Jadi tidak bisa disamaratakan,” kata Wafa kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (7/6) lalu.

<>

Menurutnya, standar yang terlalu tinggi, membuat banyak siswa yang merasa takut tidak lulus. Karena itu, belajar dari pengalaman yang terjadi, standar kelulusan itu sebaiknya diturunkan. ”Menurut saya sebaiknya setandar itu diturunkan,” ungkapnya.

Tahun ajaran 2002/2003 standar kelulusan ditetapkan pada angka 3,01. Pada saat itu, pemerintah tidak mendapat tanggapan kontra karena standar itu dimungkinkan masih bisa diraih oleh hampir semua siswa. Namun, tahun berikut, bersamaan terbitnya keputusan Mendiknas Nomor 153/U/2003 tentang UAN dengan standar 4,01. Pada saat itulah mulai muncul pro-kontra dan kritikan tajam.

“Demonstrasi menentang keputusan Mendiknas pun tak terelakkan. Asumsi yang mendasari kesemuanya itu pada umumnya adalah kekhawatiran banyaknya siswa yang akan tidak lulus,” katanya.

Lebih lanjut, Wafa mengatakan, problem yang dihadapi pendidikan Indonesia memang sangat komplek. Pemerintah sendiri terlihat kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi itu. “Kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi memang komplek. Jadi, ya susah untuk menyelesaikanya,“ ungkapnya.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, lanjutnya, pemerintah harus mampu merealisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan. Karena untuk melengkapi fasilitas pendidikan, melatih para guru dan memperbaiki manajemen pendidikan memang membutuhkan biaya yang besar. “Agar bisa maju, anggaran 20 persen harus direalisasikan. Kemudian, fasilitas pendidikan harus lengkap, para gurunya harus layak dan manajeman pendidikan yang rapi,” katanya. (rif)