Iran Tetap Tolak Resolusi DK PBB

Teheran, NU Online
Pemerintah Iran dalam pernyataan resminya, Minggu (7/5) menegaskan akan tetap menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut Iran untuk menghentikan kegiatan program nuklirnya. Demikian sumber Reuters melaporkan.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menandaskan, jika AS mengarahkan serangan militernya ke situs-situs kegiatan program nuklirnya, pihaknya akan melakukan serangan balasan kepada Israel dan negara-negara lain. 

Draf resolusi DK yang diprakarsai dua kekuatan negara Eropa, Perancis dan Inggris, dan didukung AS menyatakan akan meminta Iran segera menghentikan program pengayaan uraniumnya. Trio negara Barat yang punya kekuatan veto di DK ini menuduh Iran akan mengembangkan program nuklirnya untuk membuat senjata nuklir.

Ahmadinejad seperti dikutip kantor berita Iran IRNA mengatakan: “Mereka (Barat) seharusnya tahu bahwa rakyat Iran akan menolak resolusi haram mereka.” Dia juga mengatakan bahwa negaranya tetap terbuka kepada pihak asing untuk melakukan investigasi ke situs-situs kegiatan nuklirnya yang selama ini ditengarai tertutup dan rahasia.

Iran mengemukakan, pihaknya mengembangkan bahan bakar nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik untuk warga sipil bukan membuat bom atau senjata.

Draf resolusi DK menginginkan pemberlakuan Pasal 7 Piagam PBB di bawah hukum internasional, yang berarti bisa menjatuhkan sanksi atau serangan militer kepada Iran.

Dua perancang draf resolusi DK, Perancis dan Inggris, Sabtu (6/5) mengancam akan mengeluarkan hak vetonya pekan depan. Dua negara itu berharap China dan Rusia yang selama ini menentang sikap trio negara Barat, Perancis, Inggris, dan AS segera melunak dan mengeluarkan kata sepakat atas resolusi yang akan dikenakan kepada Iran.

Seperti diberitakan, China dan Rusia hingga kini tetap mendesak DK untuk tidak terburu-buru mengeluarkan resolusinya kepada Iran. Dua negara yang juga punya kekuatan veto di DK itu menegaskan agar krisis nuklir Iran bisa diselesaikan secara diplomatis.

“Namun kita punya waktu. Pertama, kita melakukannya melalui proses diplomatik, bukan di akhir,” ungkap Bush kepada salah satu stasiun televisi Jerman. (dar)