Kalangan Ponpes Salaf Pasrah Tak Dapat BOS

Kediri, NU Online
Kalangan pondok pesantren (ponpes) yang menyelenggarakan sistem pendidikan salafi atau ilmu-ilmu klasik mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah yang tidak mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

KH Zainuddin Djazuli, pengasuh Ponpes Al Falah, Kediri, Jawa Timur, Minggu menyatakan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kebijakan sepihak pemerintah tersebut. "Sejak dulu kalangan ponpes ini selalu di pandang sebelah mata oleh pemerintah," ujar salah seorang ulama yang tergabung dalam Forum Langitan tersebut.

Menurut dia persyaratan birokratis yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan kucuran dana BOS tersebut sangat rumit.

Ia menyadari bahwa kalangan ponpes salaf sangat tidak ahli dalam mengurus proses-proses birokrasi seperti itu sehingga dalam masalah ini Kiai Zainuddin memilih bersikap pasif.

Diakuinya kenaikan tarif bahan bakar minyak (BBM) awal bulan depan sangat memberatkan pihak pengelola ponpes salaf yang lebih banyak bekerja untuk kepentingan sosial keagamaan.

Namun selama ini pula Ponpes Al Falah yang dihuni sekitar 10.000 santri dari seluruh pelosok nusantara itu tak pernah sedikitpun mendapatkan sokongan dana dari pemerintah.

"Semua bangunan yang ada di dalam ponpes kami atas dana swadaya santri sendiri, demikian halnya dengan biaya operasional ponpes tak sesenpun bantuan dari pemerintah," tukas pemangku ponpes yang berdiri sejak tahun 1925 itu.

Meski mengaku pasrah namun Kiai Zainuddin menyayangkan sikap pemerintah yang tidak pernah serius memperhatikan sistem pendidikan agama khususnya dalam pembenahan moral bangsa.

Pernyataan senada dilontarkan pengasuh Ponpes Affandi, Wateskroyo, Besuki, Tulungagung, KH Hayatul Makki. "Kami dan pengelola lembaga pendidikan lainnya sama-sama bertujuan mencetak generasi bangsa, tapi sayang pemerintah sama sekali tidak pernah mengerti perjuangan kami," ujarnya tanpa bermaksud mencari perhatian.

Menurut pengasuh ponpes yang dihuni sekitar 1.000 santri dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu, ulama salaf sangat berperan penting dalam membangun moral bangsa.

Bahkan dalam generasi sebelumnya sejumlah ulama salaf seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, KH Cholil dan lain sebagainya sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia puluhan tahun silam.

Tak jarang pada saat itu gerakan-gerakan pasukan gerilya dipusatkan di sejumlah pondok pesantren.

Sebelumnya Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur, Husein Hudry menyatakan kalangan ponpes salaf tidak mendapatkan dana BOS.

Menurut Hudry, syarat untuk mendapatkan dana BOS sebuah lembaga pondok pesantren harus menyelenggarakan pendidikan setara SD hingga SMP sesuai dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.(ant/mkf)