Kang Said: Malaysia Jangan Lagi Usik Indonesia

Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj, menyampaikan  keprihatinan mendalam atas terulangnya sengketa perbatasan wilayah Indonesia - Malaysia. Kondisi ini dianggap sebagai bukti arogansi Malaysia, dan Pemerintah RI diminta untuk secepatnya mengatasi.

"Ini sudah kesekian kalinya terulang dan ini bukti Malaysia memang benar-benar arogan. Saya secara pribadi dan atas nama Nahdliyin benar-benar merasa prihatin atas kondisi ini," tegas Kiai Said di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2011. <>

Kiai Said juga memperingatkan Malaysia atas tindakannya, karena dikhawtirkan bisa memicu kemarahan rakyat Indonesia. "Dengan tegas saya sampaikan ke Malaysia, jangan sekali-kali mengusik Indonesia. Ini tidak hanya akan memperburuk hubungan diplomasi, lebih dari itu, ini sangat menyakitkan hati rakyat Indonesia," tegasnya.

Terulangnya sengketa perbatasan Indonesia - Malaysia, menurut Kiai Said selain karena arogansi negara tetangga juga karena minimnya fasilitas publik pendukung. Mencontoh perbatasan di negara-negara Timur Tengah, Indoneisa seharusnya mendirikan bangunan permanen sebagai penanda batas wilayah dengan Malaysia dan negara tetangga lainnya.

"Perbatasan Libya dan Maroko itu jalan raya mulus, bisa dilalui oleh warga kedua negara. Kalau seperti itu kan tidak bisa lagi digeser-geser seperti hanya sebuah patok, yang secara bentuk memang sangat rawan dilakukan perubahan posisi," jelas Kiai said.

Berdirinya bangunan permanen seperti jalan raya sebagai penanda batas wilayah, menurut Kang Said, demikian Kiai Said masyhur disapa, tidak hanya menjadi patok yang kokoh, namun juga akan memudahkan dilakukannya patroli pengamanan yang diakui menjadi penyebab lain terulangnya sengketa perbatasan.

Selain meminta Pemerintah RI untuk secepatnya menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Malaysia, Kang Said juga menegaskan pentingnya koreksi diri atas kejadian tersebut. Terjadinya pergeseran patok perbatasan Indonesia - Malaysia, tidak menutup kemungkinan terjadi bukan atas kesalahan negara tetangga. Kemungkinan ini bisa saja terjadi dengan alasan kesejahteraan.

"Tapi jangan juga buru-buru menyalahkan Malaysia. Bisa saja patok itu digeser oleh orang Indonesia sendiri yang ingin menjadi warga negara Malaysia, karena memang disana bisa lebih sejahtera. Oleh karena itu saya selalu tegaskan, Pemerintah tidak boleh lelah untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama yang ada di daerah terpencil, daerah yang sebenarnya justru kaya sumber daya alam," tuntas Kang Said tegas.


Redaktur        : Emha Nabil Haroen
Kontributor    : Samsul Hadi