Kaum Lintas Agama Nobatkan Gus Dur Pahlawan Pluralisme

Jombang, NU Online
Kaum lintas agama dan etnis di kabupaten Jombang menobatkan Gus Dur sebagai Pahlawan Pruralisme. Penobatan ini diberikan meski  Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyo- Boediono belum menobatkan presiden RI ke 5 sebagai pahlawan. Penobatan itu diberikan bertepatan dengan peringatan hari pahlawan yang jatuh hari Kamis (10/11).

Dalam penobatan yang dilakukan di kantor Lakpesdam NU, syiir pertobatan yang kini menjadi trend di masyarakat mengiringi kegaiatan yang dihadiri puluhan pecinta Gus Dur yang terdiri dari kemunitas lintas iman itu meletakkan lilin yang menyala dibawah poster Gus Dur.
<>
”Gus Dur, pluralisme tumbuh subur di taman sari Indonesia. Meski beliau hanya menjabat presiden dua tahun, namun manfaatnya sangat besar,” terang pendeta Edi Kusmayadi.

Kaum lintas agama dan etnis, menyayangkan sangat menyayangkan tidak dinobatkannya Gus Dur sebgai pahlawan oleh SBY. Menurutnya, cucu pendiri NU itu jasanya sangat besar terhadap negara.

Kaum lintas agama dan etnis di Kota kelahiran presiden RI ke 4 ini, meyakini bahwa sosok Gus Dur sangat layak menyandang gelar pahlawan. Karenanya kabar tidak masuknya Gus Dur sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan SBY merupakan hal yang aneh dan menggelikan.

“Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden. Saat itu, etnis Tionghoa merupakan kelompok minoritas yang ruang geraknya dibatasi. Namun lewat Gus Dur, rantai belenggu itu akhirnya dilepas. Semisal, warga Tionghoa bisa merayakan Imlek,” imbuhnya menyesalkan sikap apriori SBY karena pengajuan untuk gelar itu sudah jauh hari sudah dilakukan banyak pihak.

Senada dengan pendeta Edi, Kordinator GusDurian Jawa Timur Aan Anshori menyatakan Gus Dur secara meyakinkan telah memenuhi syarat yang diwajibkan oleh UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan. Misalnya terkait integritas moral, ada keteladan, maupun telah berjasa dan tidak pernah mengkhianati bangsa ini.

Disamping itu, Gus Dur juga telah memenuhi syarat khusus sebagai pahlawanan, yang ditandai oleh konsistensinya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan persatuan bangsa baik sebelum dan sesudah maupun saat memimpin Indonesia.

“Yang utama adalah justru apakah pemerintah telah secara fair dan transparan dalam memproses gelar kepahlawan Gus Dur,” lanjutnya.

Mengenai ketiadaan pengusul  yang menyebabkan Gus Dur gagal dianugerahi gelar kepahlawanan dikatakan direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan Indonesia (LiNK) ini cenderung manipulative, karenanya pemerintah harus membuktikan itu.

”Saya sangat yakin kegagalan ini sarat muatan politik. Dalam hal ini, Gus Dur telah menjadi ‘korban’ ketidakmampuan SBY dalam bersikap,” pungkas Aan Anshori.

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Muslim Abdurrahman