Makkah, NU Online
Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR, H Hasrul Azwar menegaskan, pihaknya dan Kementerian Agama khususnya dalam hal ini Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) berbeda pendapat soal parameter penetapan jarak tempuh dari pomondokan ke Masjidil Haram, Makkah.
“Apakah yang digunakan sebagai parameter kedekatan itu jarak tempuh atau jarak sesungguhnya. Untuk itu saya akan minta pertanggungjawaban Kemenag, karena ketika Raker disebutkan jika jarak terjauh untuk di ring I adalah 2 km dan ring II terjauh 4 km. Tapi, kenyataannya jarak tempuhnya lebih jauh,”kata Hazrul Azwar di Makkah pada Ahad (7/11), seusai rapat dengan Kadaker Mekkah, Cepi Supriatna dan para pemangku kepentingan dalam penyele<>nggaraan ibadah haji.
Bahkan jarak tempuhnya ada yang 4-7 Km ke Makkah. Ada jamaah harus membayar uang taksi mahal, karena jarak tempuhnya terlalu jauh. Menurutnya, hasil rapat dengan Daker Makkah, sempat mengemuka bahwa yang dimaksud jarak terdekat dengan Masjidil Haram adalah menggunakan parameter jarak lurus yang ditarik dari pemondokan ke Masjidil Haram.
Jarak itu diukur berdasarkan peta kota Makkah. Idealnya, jarak terdekat menggunakan parameter jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan. Dengan kata lain, jarak tempuhlah yang patut dijadikan pedoman untuk menentukan kedekatan dengan masjidil Haram. Bukan didasarkan jarak garis lurus.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Agama, Tulus Sostrowijoyo mengatakan bahwa yang dimaksud jarak terdekat adalah menggunakan rumus jarak lurus ditambah jarak tempuh di jalan raya kemudian dibagi dua (garis lurus + jarak tempuh: 2).
Terlepas dari semua itu, Tim Pengawas Haji Komisi VIII pada kunjungannya ke Makkah akan fokus pada fungsi pengawasan pemondokan yang banyak dikeluhkan jamaah haji di Mekkah. Kementerian Agama menetapkan pemondokan di Makkah sebanyak 200.855 (100 persen) di berbagai lokasi. Dari jumlah tersebut, 125.845 pemondokan (63 persen) berada di ring I dengan jarak dua km dan 75.010 pemondokan (37 persen) di ring II dengan jarak terjauh 4 km. (amf/menag)
Tim Pengawas Haji Komisi VIII DPR, H Hasrul Azwar menegaskan, pihaknya dan Kementerian Agama khususnya dalam hal ini Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) berbeda pendapat soal parameter penetapan jarak tempuh dari pomondokan ke Masjidil Haram, Makkah.
“Apakah yang digunakan sebagai parameter kedekatan itu jarak tempuh atau jarak sesungguhnya. Untuk itu saya akan minta pertanggungjawaban Kemenag, karena ketika Raker disebutkan jika jarak terjauh untuk di ring I adalah 2 km dan ring II terjauh 4 km. Tapi, kenyataannya jarak tempuhnya lebih jauh,”kata Hazrul Azwar di Makkah pada Ahad (7/11), seusai rapat dengan Kadaker Mekkah, Cepi Supriatna dan para pemangku kepentingan dalam penyele<>nggaraan ibadah haji.
Bahkan jarak tempuhnya ada yang 4-7 Km ke Makkah. Ada jamaah harus membayar uang taksi mahal, karena jarak tempuhnya terlalu jauh. Menurutnya, hasil rapat dengan Daker Makkah, sempat mengemuka bahwa yang dimaksud jarak terdekat dengan Masjidil Haram adalah menggunakan parameter jarak lurus yang ditarik dari pemondokan ke Masjidil Haram.
Jarak itu diukur berdasarkan peta kota Makkah. Idealnya, jarak terdekat menggunakan parameter jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan. Dengan kata lain, jarak tempuhlah yang patut dijadikan pedoman untuk menentukan kedekatan dengan masjidil Haram. Bukan didasarkan jarak garis lurus.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Agama, Tulus Sostrowijoyo mengatakan bahwa yang dimaksud jarak terdekat adalah menggunakan rumus jarak lurus ditambah jarak tempuh di jalan raya kemudian dibagi dua (garis lurus + jarak tempuh: 2).
Terlepas dari semua itu, Tim Pengawas Haji Komisi VIII pada kunjungannya ke Makkah akan fokus pada fungsi pengawasan pemondokan yang banyak dikeluhkan jamaah haji di Mekkah. Kementerian Agama menetapkan pemondokan di Makkah sebanyak 200.855 (100 persen) di berbagai lokasi. Dari jumlah tersebut, 125.845 pemondokan (63 persen) berada di ring I dengan jarak dua km dan 75.010 pemondokan (37 persen) di ring II dengan jarak terjauh 4 km. (amf/menag)
Terpopuler
1
KH Miftachul Akhyar Ungkap Dua Pusaka Keramat yang Harus Dipegang Teguh Pengurus dan Warga NU
2
Sedekah Maulid saat Utang Belum Terbayar: Bagaimana Hukumnya?
3
Ketua PBNU Minta Kurikulum Aswaja Nahdlatul Ulama Segera Diluncurkan untuk Luruskan Sejarah NU
4
Wisuda 531 Mahasiswa, Rektor IIQ Ingatkan Pentingnya Miliki Kepekaan Sosial yang Tinggi
5
LFNU Jakarta Ungkap Fenomena Ekuinoks pada Ahad esok, Momen Tepat untuk Deteksi Arah Mata Angin
6
Kasus Kekerasan Didominasi Rumah Tangga, Jumlahnya Capai 11 Ribu Kasus di Tahun 2024
Terkini
Lihat Semua
