Kondisi Petani Sangat Memprihatinkan

Jakarat, NU.Online
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ir Siswono Yudo Husodo mengatakan Kondisi petani di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan Pemerintah harus mengambil langkah agar petani menjadi sejahtera.

"Sebelum krisis Tahun 1997 kemiskinan di Indonesia mencapai  sekitar 30 persen, padahal penduduk Indonesia 65 persen petani,"  katanya seusai acara wisuda Universitas 17 Agustus 1945 (Untag)  Semarang, Sabtu.

Ia mengatakan, kemiskinan tersebut dikarenakan menyempitnya lahan petani akibat proses warisan. Oleh karena itu tuntutan "reformagraria" atau perubahan pertanian harus segera dilakukan.

Perhatian DPR terhadap Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang agraria relatif sangat masih kurang. Perhatian DPR sekarang lebih terfokus kepada urusan politik dan kekuasaan, karena Bangsa Indonesia akan menghadapi Pemilu 2004, selain itu, kata dia, sekarang DPR juga dituntut cepat menangani Undang-Undang sumber daya air.

Menyingung pertanahan di Indonesia, menurut dia, banyak mengalami sengketa. Seharusnya Indonesia mau melihat negara lain yang maju, masalah pertanahannya relatif bagus. "Kasus sengketa tanah yang diselesaikan di Indonesia  lebih kecil daripada sengketa yang muncul," katanya.

Menurut dia, Indonesia sekarang ini masih belum bisa  mandiri. Hal itu ditunjukkan dengan setiap tahun masih hutang, impor beras, impor daging, kedelai, ternak sapi, bahkan kita juga masih impor garam, katanya. "Padahal di wilayah penghasil garam terbaik seperti di madura, garam menumpuk dan menggunung, karena harganya sangat murah dan tidak ada yang membeli," tegasnya.

"Kemandirian adalah salah satu unsur penting berbangsa  yang memberikan kebanggaan pada warga negaranya, dan itulah  hal yang sementara ini hilang dari diri kita," katanya. Menyikapi meningkatnya hutang luar negeri, menurutnya, diperlukan tekad melakukan perhitungan yang teliti dalam menetapkan  batas waktu sampai kapan berhutang dan kapan kita melunasinya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintahan mendatang perlu  menempatkan langkah yang tepat dan memadai bagi terbangunnya  kemandirian bangsa, termasuk melunasi hutang yang saat ini merupakan  salah satu negara penghutang terbesar di dunia.(Cih)***