Sidoardjo, NU Online
Korban Lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Geppres), mengancam berangkat lagi ke Jakarta, pekan ini.
"Karena, hingga saat ini, tuntutan kami agar pembayaran sisa ganti rugi 80 persen tunai masih belum terpenuhi," kata Koordinator Geppres, Sumitro, saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim, Rabu (10/12).<>
Ia mengatakan, sebelum berangkat ke Jakarta, pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan anggotanya. "Dalam konsolidasi ini, kami membahas strategi apa yang pas saat bertemu Presiden," katanya.
Salah satunya dengan cara mengambil alih skema pembayaran yang diajukan oleh MLJ dengan cara diangsur.
"Mungkin Pemerintah bisa menalangi terlebih dahulu, kemudian pihak MLJ yang mengangsur kepada pemerintah. Sehingga rakyat yang sudah sepakat dengan skema pembayaran 80 persen tunai tidak dirugikan," katanya menegaskan.
Hingga saat ini pihak Minarak Lapindo Jaya (MLJ) masih bersikukuh dengan pendiriannya, yakni membayar sisa ganti rugi 80 persen dengan cara diangsur.
Terkait dengan adanya ratusan warga korban lumpur Lapindo lain yang berangkat ke Jakarta, dirinya tidak bisa berkomentar banyak.
"Saya tahu kalau ada warga (korban lumpur Lapindo) yang berangkat ke Jakarta. Tapi mereka itu bukan dalam naungan saya. Mungkin, koordinatornya lain dengan tuntutan yang berbeda pula. Lha wong saya sendiri tahunya setelah dikontak orang Mabes yang mengatakan kalau ada ratusan warga lumpur lapindo sudah sampai di Jakarta (saat itu)," katanya.
Sementara koordinator Korban Lumpur Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong (PBP), Sunarto menyatakan, pihaknya masih akan tetap bertahan di pengungsian hingga sisa pembayaran uang muka ganti rugi sebesar 20 persen terlunasi.
"Hingga saat ini masih kurang 50 persen sisa pembayaran ganti rugi yang belum terlunasi dari total 563 Kepala Keluarga yang mengungsi di PBP," katanya.
Namun, lanjut Sunarto, pihaknya telah mendapatkan kepastian jika uang muka ganti sebesar 20 persen itu akan tuntas dibayar hingga akhir Desember nanti.
"Kami memang tidak ada rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan (Geppres)," katanya. (ant/sbh)
Korban Lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 (Geppres), mengancam berangkat lagi ke Jakarta, pekan ini.
"Karena, hingga saat ini, tuntutan kami agar pembayaran sisa ganti rugi 80 persen tunai masih belum terpenuhi," kata Koordinator Geppres, Sumitro, saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim, Rabu (10/12).<>
Ia mengatakan, sebelum berangkat ke Jakarta, pihaknya akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu dengan anggotanya. "Dalam konsolidasi ini, kami membahas strategi apa yang pas saat bertemu Presiden," katanya.
Salah satunya dengan cara mengambil alih skema pembayaran yang diajukan oleh MLJ dengan cara diangsur.
"Mungkin Pemerintah bisa menalangi terlebih dahulu, kemudian pihak MLJ yang mengangsur kepada pemerintah. Sehingga rakyat yang sudah sepakat dengan skema pembayaran 80 persen tunai tidak dirugikan," katanya menegaskan.
Hingga saat ini pihak Minarak Lapindo Jaya (MLJ) masih bersikukuh dengan pendiriannya, yakni membayar sisa ganti rugi 80 persen dengan cara diangsur.
Terkait dengan adanya ratusan warga korban lumpur Lapindo lain yang berangkat ke Jakarta, dirinya tidak bisa berkomentar banyak.
"Saya tahu kalau ada warga (korban lumpur Lapindo) yang berangkat ke Jakarta. Tapi mereka itu bukan dalam naungan saya. Mungkin, koordinatornya lain dengan tuntutan yang berbeda pula. Lha wong saya sendiri tahunya setelah dikontak orang Mabes yang mengatakan kalau ada ratusan warga lumpur lapindo sudah sampai di Jakarta (saat itu)," katanya.
Sementara koordinator Korban Lumpur Lapindo yang mengungsi di Pasar Baru Porong (PBP), Sunarto menyatakan, pihaknya masih akan tetap bertahan di pengungsian hingga sisa pembayaran uang muka ganti rugi sebesar 20 persen terlunasi.
"Hingga saat ini masih kurang 50 persen sisa pembayaran ganti rugi yang belum terlunasi dari total 563 Kepala Keluarga yang mengungsi di PBP," katanya.
Namun, lanjut Sunarto, pihaknya telah mendapatkan kepastian jika uang muka ganti sebesar 20 persen itu akan tuntas dibayar hingga akhir Desember nanti.
"Kami memang tidak ada rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan (Geppres)," katanya. (ant/sbh)
Terpopuler
1
Sosiolog Sebut Sikap Pamer dan Gaya Hidup Penyebab Maraknya Judi Online
2
Menkomdigi Laporkan 80 Ribu Anak Usia di Bawah 10 Tahun Terpapar Judi Online
3
Komisi III DPR Singgung Judi Online Masuk Kategori Kejahatan Luar Biasa
4
Kabar Duka: KH Munsif Nachrowi Pendiri PMII Wafat
5
Besok Sunnah Puasa Ayyamul Bidh Jumadal Ula 1446 H, Berikut Niat dan Keutamaannya
6
Khutbah Jumat: Mari Selamatkan Diri dan Keluarga dari Bahaya Judi Online
Terkini
Lihat Semua
