Korban Lapindo Tiba di Istiqlal, Siap Kepung Istana

Jakarta, NU Online
Ratusan warga korban lumpur Lapindo terus berdatangan ke kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Senin (1/11). Mereka datang dengan menggunakan kereta api, bus dan kendaraan sendiri.

"Jumlah semua yang akan datang sekitar 1.800 warga," kata Koordinator Lapangan Korban Lumpur Lapindo, Yuwono (35), sambil menyambut dan memberi petunjuk kepada warga korban lumpur Lapindo yang berdatangan melalui pintu masuk Fathihah, Masjid Istiqlal.<>

Kedatangan para korban lumpur Lapindo ke Jakarta, terkait rencana mereka untuk menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Selasa (2/11) besok.

Menurut Yuwono, mereka menuntut untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan meminta pemerintah mendesak PT Lapindo Brantas membayar sisa ganti rugi 80 persen yang belum diterima warga.

"Bila besok kami diterima Presiden, dan ada ketentuan jelas tentang urusan ganti rugi kami, hari itu juga kami akan pulang. Namun, bila Presiden belum bisa menerima, kami akan tetap berada di Istiqlal," ujar Yuwono.

Ia mengatakan, ke-1.800 warga korban lumpur Lapindo yang akan datang, berasal dari tiga desa yang musnah terendam lumpur Lapindo.

Rombongan pertama yang tiba, sekitar 150 warga, memasuki Masjid Istiqlal sekitar pukul 07.30 WIB. Mereka berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta api. Selang satu jam berikutnya, masuk beriringan sekitar enam buah bus, yang memuat sedikitnya 300 warga lagi.

Hingga siang, rombongan kecil masih berdatangan, khususnya mereka yang menggunakan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Banyak anggota rombongan yang membawa anak-anak. Sedikitnya 10 anggota polisi dari Polsek Sawah Besar, berjaga-jaga di depan pintu masuk Istiqlal dan juga berpatroli.

Panggil Nirwan
Sebelumnya pada 27 November Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta Lapindo Brantas Inc untuk melunasi sisa pembayaran 80 persen kepada para korban lumpur.

Saat itu, Presiden secara khusus memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto untuk memanggil Direktur Utama Lapindo, Nirwan Bakrie, ke Kantor Kepresidenan.

Menurut Djoko, ia meminta ketegasan Nirwan untuk melunasi sisa pembayaran 80 persen kepada para korban di empat desa yang tercantum dalam peta terdampak. "Untuk yang kekurangan itu saya minta selesaikan. Dia (Nirwan
Bakrie-red), bilang akhir bulan ini. Akhir bulan kan tinggal Senin," ujarnya.

Menurut Djoko, kesanggupan Nirwan untuk melunasi pembayaran pada akhir November 2008 itu tidak perlu lagi dituangkan dalam sebuah perjanjian khusus di atas kertas.

Janji Lapindo itu, lanjut dia, sebenarnya sudah tertuang Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007. Ia menuturkan, sisa pembayaran 80 persen yang harus dibayarkan Lapindo kepada para korban adalah sebesar Rp60 miliar. Namun, sudah ada pembayaran secara mencicil yang dilakukan oleh Lapindo, sehingga saat ini masih tersisa Rp49 miliar. (ant/rif)