Lagi-lagi Sistem Ekonomi Kita hanya Fokus pada Pertumbuhan

Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendesak pemerintah melakukan pemerataan anggaran belanja negara. Sistem ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan hanya memihak pengusaha besar tidak akan membangkitkan citra bangsa Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh Gus Dur saat memberikan pengajian di hadapan para kiai dan pengurus masjid, musholla dan majelis ta’lim se-Jabotabek dan ribuan warga dalam acara ”Silaturrahim Ulama Rakyat dan Ngaji Bersama Gus Dur” di Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (18/2)

”Kalau dikatakan negara kita ini gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo pertanyaannya kenapa seperti sekarang ini. Itu karena selama ini ekonomi kita haya mementingkan pertumbuhan tapi tidak pemerataan,” kata Gus Dur sembari menyebut beberapa aktor "ekonomi pertumbuhan" seperti Wijojo Nitisastro dan Emil Salim.

Menurut Gus Dur, pendapatan negara yang diperoleh dari pajak atau jalur formal lebih sedikit dibanding pendapatan yang diperoleh dari retribusi atau jalur informal. Belum lagi, ada persoalan pengemplangan pajak dan budaya kurupsi yang mendera para pejabat pemerintahan. Dikatakan dari 210 juta penduduk Indonesia menurut perhitungan seharusnya ada 42 juta pembayar pajak atau seperlimanya, kenyataannya pembayar pajak kurang dari 5 juta.

”Harus ada kredit murah untuk sektor informal. Paling-paling cuma 50 juta sudah bisa membantu para pengusaha angkot dan pedagang kali lima dari pada buat subsidi para pengusaha formal yang tidak jelas untungnya,” kata Gus Dur.

Mengutip Boeke seorang ahli ekonomi Belanda sebelum Peran Dunia II, harus ada strategi pertumbuhan dan pemerataan sekaligus. Gus Dur menegaskan, pada kenyataannya jumlah pengusaha dan pekerja informal yang tidak mempunyai akte notaris jumlahnya selalu lebih besar dibanding pengusaha dan pekerja formal. Maka kesejahteraan ekonomi terletak pada sektor informal ini.

Pemerintah perlu merubah strategi pembangunan ekonomi, dan para ulama serta rakyat harus mengawal kinerja pemerintah. ”Sekarang rakyat takut pada pemerintah, sementara pemerintahnya sendiri ketakutan melihat keadaan. Maka yang harus dihadapi adalah ketakutan itu sendiri,” katanya. (nam)