Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU Bahas Tingginya Angka Kelahiran

Jakarta, NU Online
Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) akan menggelar Pertemuan Nasional ke-9 pada 7-9 Desember mendatang. Acara bertajuk “Konsolidasi Pembangunan Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga” itu akan diselenggarakan di Wisma Depnakertrans, Ciloto, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Pengurus Pusat LKKNU Drs Otong Abdurrahman menjelaskan, salah satu agenda besar yang akan dibahas dalam pertemuan yang diikuti utusan 31 Pengurus Wilayah LKKNU se-Indonesia itu adalah persoalan tingginya angka kelahiran. “Sekarang, pertumbuhan angka kelahiran sangat tinggi, mencapai 4,3 juta per tahun,” katanya kepada NU Online di Kantor PP LKKNU, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Senin (4/12).

Menurut Otong, begitu ia akrab disapa, masalah kependudukan menjadi akar persoalan yang belum terpecahkan di era otonomi daerah. Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengontrol angka kelahiran penduduk, imbuhnya, belum mendapat prioritas dan komitmen yang berarti dari pemerintah daerah.

Selain itu, terang Otong, kualitas penduduk, terutama perempuan juga masih sangat rendah. “UNDP (United Nation Development Program-Red) melaporkan, tahun 2005 Human Development Index Indonesia nomer 111 dari 177 dunia. Masalah kependudukan, erat terkait dengan kemiskinan. Padahal KB dan kependudukan pernah menjadi indikator keberhasilan pembangunan Indonesia” terangnya.

Dijelaskan Otong, dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk miskin mencapai 39,05 juta jiwa (17,75 %) dari total 222 juta jiwa penduduk Indonesia. “Baru kali ini tren penurunan kemiskinan berbalik arah, padahal sejak 1998 hingga awal 2005, jumlah penduduk miskin terus menurun dari 24,23 persen menjadi 15,97 persen,” jelasnya.

Persoalan tersebut, menurut Otong, jelas akan berdampak pada sektor kehidupan yang lain. Ditemukannya kasus-kasus gizi buruk di sejumlah daerah di tanah air menjadi salah satu buktinya. Kesehatan lingkungan, tambahnya, seperti sanitasi yang masih memprihatinkan, belum terpenuhinya air bersih dalam keluarga, menambah deretan panjang kondisi kebersihan dan kesehatan yang masih jauh dari standar hidup layak.

Masalah lain, katanya, yang juga merupakan akibat dari kemiskinan adalah tingkat pendidikan penduduk Indonesia. “Jangankan wajib belajar 9 tahun, untuk tamat SD 6 tahun saja banyak kendalanya. Karena miskin, mereka menginginkan anaknya keluar dari sekolah supaya bisa membantu orang tuanya bekerja,” ungkapnya.

Belum lagi di sektor ekonomi. Sejak 15 tahun lalu, ujar Otong, perekonomian nasional sudah nampak menimbulkan kesenjangan social cukup mencolok. Kondisi tersebut, katanya, merupakan akibat dari sistem ekonomi yang tidak mempresentasikan penyerapan tenaga kerja yang banyak.

“Pada waktu-waktu lalu tidak pernah di bawah 100 ribu orang per satu persen pertumbuhan ekonomi, sekarang anjlok hanya menyerap 42 ribu orang tenaga kerja,” tandas Otong.

Dalam acara yang bakal dibuka Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie itu, akan menghadirkan sejumlah pakar dan menteri yang terkait dengan masalah kependudukan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Paskah Suzeta, Menteri Sosial Bachtiar Chamsah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono.

Selain utusan PW LKKNU se-Indonesia, acara tersebut juga akan diikuti pimpinan pondok pesantren, rumah sakit/klinik NU dan lembaga-lembaga serta badan otonom yang berada di bawah naungan NU. (rif)