Lembaga NU Diharap Bisa Kreatif, Tapi Tetap Terkoordinasi

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengharapkan agar lembaga, lajnah dan badan otonom NU memiliki kreatifitas tapi terkoordinasi agar tidak lepas sendiri-sendiri. Jadi ada koordinasi oleh PBNU, ada spesialisasi oleh lembaga dan lajnah, ada pembagian kerja antar syuriyah tanfidziyah dan di dalam intra syuriyah atau intra tanfidziyah,” tandasnya dalam rapat persiapan pleno PBNU beberapa waktu lalu.

Dikatakan Hasyim bahwa masalah-masalah yang menyangkut hubungan eksternal seperti MoU-MoU, kerjasama dengan funding-funding dan sebagaimanya harus dalam bingkai kebijakan besar yang integral dengan PBNU.

Setiap MoU yang keluar harus diketahui PBNU. Dalam kebijakan sebelumnya diketahui saja tidak, sehingga masing-masing berangkat sendiri-sendiri sehingga banyak kader NU yang ideologinya berubah sesuai kepentingan funding.

“Anak kita menjadi kader orang lain secara tidak terasa. Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian kita, tahu-tahu anak kita berubah, tahu-tahu anak kita minta poliandri untuk hak asasi manusia karena laki-laki boleh poligami. Tahu-tahu anak kita mengatakan abortus boleh padahal dia bukan syuriyah. Ternyata dia menyusu ngaji kepada funding-funding. MoU ini tidak hanya bersifat finanasial, tidak hanya bersifat teknis, tetapi seringkali bersifat substansial.” tandasnya.

Anak-anak NU yang dibrainstorming oleh funding memiliki kecenderungan untuk membongkar syariat. Akhirnya mereka malah menjadi beban ide-ide yang dikembangkan NU, tidak lagi menjadi alat dakwah pengembangan.

“Bukan kita mengontrol perkembangan pemikiran orang, tatapi konun asasi NU harus selamat. Ini benar-benar memerlukan perhatian kita. Bukan berarti saya menjadi fundamentalis, tetapi nawaitu kita mendirikan NU kan bagaimana kita membela prinsip-prinsip, prinsip keislaman, kebangsaan,” tegasnya.

Selanjutnya mantan ketua PWNU Jatim tersebut juga meminta agar ada aturan yang lebih jelas bagaimana kerjasama antar lembaga, misalnya lembaga perekonomian dan pertanian atau LKKNU dengan lembaga kesehatan, atau mungkin lembaga kesehatan dengan badan otnonom yang masing-masing juga punya bidang kesehatan untuk menghindari adanya tumpang tindih yang saat ini sering terjadi.

Program yang dibuat juga harus riil, yang bisa dilaksanakan. “Selama ini program kita kan penyusunan daftar keinginan yang sebenarnya tidak kondusif untuk dilaksanakan. Harus mempertimbangkan peluang, hambatan, tantangan dan sebagainya,” imbuhnya.

Beberapa persoalan lain juga akan dibicarakan dalam rapat pleno seperti persoalan rangkap jabatan atau penambahan umur Fatayat yang sampai 45 tahun yang membikin tumpang tindih dengan Muslimat NU.

“Saya bertanya kepada Fatayat apakah dalam kongres yang akan datang tidak ada rencana menaikkan menjadi 50. Begini-begini ini kalau diomongi, ini alasannya kongres. Kita tak bisa-apa-apa. Misalnya soal perangkapan jabatan, alasannya kongres. Bukan begitu. Nah ini semuanya harus diberesi,” paparnya.(mkf)