Menlu AS dan Venezuela Saling Serang atas Penutupan RCTV

Panama, NU Online
Menlu Amerika Serika (AS) Condoleezza Rice dan Menlu Venezuela Nicolas Maduro saling menyerang atas penutupan stasiun televisi RCTV oleh pemerintah Veenezuela.

Rice, Senin (4/6), memprotes penutupan RCTV dan menyebutnya sebagai langkah Presiden Chaves "yang paling tajam dan akut" terhadap demokrasi di saat ribuan mahasiswa malakukan aksi protes di Caracas.<>

Sementara itu, Maduro menuduh Rice bermuka dua karena mencampuri persoalan dalam negerinya dan membandingkan apa yang terjadi di pusat penahanan AS di Teluk Guantanamo, Cuba, dan juga para napi lain yang masih dirahasiakan sebagai peristiwa yang belum pernah terlihat "sejak masa Hitler."

Perselisihan antara Washington dan Caracas kembali memanas pada pertemuan para menlu Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), yaitu sebuah pertemuan yang dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah lingkungan dan pembangunan.

Rice, kepada wartawan mengatakan, penutupan RCTV oleh Chaves adalah serangan yang paling mutakhir dan mungkin paling tajam terhadap demokrasi sejak presiden yang pernah memproklamirkan "runtuhnya kerajaan AS" itu mencapai kekuasaannya di akhir 1990-an saat gelombang kiri dan anti AS meningkat.

Dalam pertemuan itu, Rice mendesak OAS untuk mengirimkan sekjennya, Jose Miguel Insulza, ke Venezuela untuk memeriksa penutupan stasiun oposisi dan menyampaikan seluruh laporan penemuannya.

"Kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan menyuarakan hati nurani bukanlah sebuah duri di pemerintahan," terang Rice kepada para menlu OAS.

"Tidak setuju dengan pemerintahan anda bukanlah tidak patriotik dan pastinya tidak akan menjadi suatu kejahatan di setiap negara, terutama demokrasi," tambahnya.

Setelah mendengan celotehan Rice, giliran Maduro yang dengan geram bereaksi dan mengatakan bahwa komentar-komentar Rice adalah sebuah "intervensi yang tak bisa diterima karena mencampuri urusan-urusan internal sebuah bangsa, dan oleh karena itu kami menolaknya," kata Maduro.

Maduro mengatakan, pemerintahannya saat ini menghendaki agar setiap negara di dunia menghargai apapun keputusan yang diambil oleh pemerintahannya.

"Kami meminta rasa hormat untuk kedaulatan kami." katanya seperti dilansir sumber AP.

Maduro juga mengatakan bahwa keputusan pemerintahannya untuk tidak memperpanjang lisensi RCTV itu sebagai langkah yang "demokratis, legal, dan adil." Sebaliknya, pejabat tinggi Venezuela itu menuduh AS telah melakukan banyak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk peristiwa yang terjadi di perbatasan wilayah AS-Meksiko, di mana para imigran "dikejar dan diburu seperti binatang," dan di Teluk Guantanamo. (dar)