MK Didesak Utamakan Keadilan Tangani Kasus Pilkada Jatim

Jakarta, NU Online
Mahkamah Konstitusi (MK) didesak mengutamakan rasa keadilan masyarakat daripada keadilan formal dalam menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah gubernur (Pilkada) Jawa Timur.

Permintaan tersebut dikemukakan Barisan Muda Nahdlatul Ulama, gabungan sejumlah organisasi di jajaran NU, di Jakarta, Jumat (28/11).<>

Mereka, antara lain, Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU, Ikatan Pelajar NU, Ikatan Pelajar Putri NU, Fatayat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, serta Lembaga Seniman dan Budayawan NU.

"Kami meminta MK mendahulukan rasa keadilan masyarakat dalam memutuskan sengketa Pilgub Jatim. Kami berharap MK tidak terpaku hanya pada masalah penghitungan suara, namun juga mempertimbangkan proses pelaksanaan Pilgub tersebut," kata Ketua Umum Pengurus Pusat IPNU Idy Muzayyad.

Dikatakannya, jika MK hanya mengacu pada hasil penghitungan, sementara dalam proses Pilgub tersebut terjadi banyak kecurangan, berarti MK melegalisasi kecurangan tersebut. "Tentu ini akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan praktik demokrasi," kata Idy.

Sementara, Ahmad Baso dari LTN NU menyatakan, pesta demokrasi, baik pemilu legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada, baru bisa menghasilkan pemimpin yang kredibel apabila berlangsung bersih, jujur, dan adil.

"Bukan terpilih karena manipulasi atau kecurangan," kata Baso yang juga anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut.

Karena itu, kata Baso, terhadap proses gugatan sengketa Pilkada, MK harus menangani secara adil, arif, dan bijaksana sehingga putusan yang dibuat bisa menenteramkan masyarakat.

Ia membantah bahwa pernyataan Barisan Muda NU tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi MK yang pada 2 Desember mendatang akan memutus kasus sengketa Pilgub Jatim.

"Kami tidak bermaksud mengintervensi MK. Kami hanya menyampaikan imbauan karena apa yang terjadi di pilkada, termasuk Pilkada Jatim, akan menjadi cerminan dalam Pemilu mendatang," katanya.

Dikatakannya, aktor-aktor dalam pilkada, terutama partai politik, adalah aktor yang sama dalam pemilu sehingga apa yang terjadi dalam pilkada kemungkinan besar juga terjadi pada pemilu, baik pileg maupun pilpres. (rif)