Jakarta, NU Online
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, salah satunya, mengagendakan akan membahas tafsir atas Khittah NU 1926. Tujuannya, merumuskan satu tafsir tunggal atas konsep dasar organisasi itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hasyim Muzadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5). “Khittah itu sudah sangat tepat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi, harus ada satu tafsir tunggal tentang Khittah itu,” katanya.<>
Hasyim menilai, permasalahan selama ini adalah beragamnya penafsiran terhadap Khittah itu, terutama sekali dalam hal hubungan NU dengan wilayah politik praktis.
“Semua orang punya penafsiran masing-masing. Akibatnya, dalam keadaan tertentu, terkadang tidak jelas antara wilayah politik praktis dengan politik yang tidak praktis,” terang Hasyim.
Secara organisasi, NU tidak dan memang dilarang berpolitik praktis. Namun, pada kenyataannya, para elitenya tidak jarang pula membawa NU masuk ke wilayah itu. Hal tersebut terjadi karena masing-masing orang, terutama para elitenya, memiliki tafsir sendiri atas Khittah itu.
Di sisi lain, imbuh Hasyim, tak sedikit pula pihak di luar NU yang sengaja memanfaatkan NU untuk kepentingan kelompoknya. “Biasanya mereka (pihak di luar NU) ‘teriak-teriak’ tentang Khittah NU, seolah-olah mengingatkan agar NU tidak berpolitik, tapi sebetulnya mereka sedang memanfaatkan NU,” ujarnya.
Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Januari 2010 mendatang, salah satunya, mengagendakan akan membahas tafsir atas Khittah NU 1926. Tujuannya, merumuskan satu tafsir tunggal atas konsep dasar organisasi itu.
Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar NU, KH Hasyim Muzadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/5). “Khittah itu sudah sangat tepat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi, harus ada satu tafsir tunggal tentang Khittah itu,” katanya.<>
Hasyim menilai, permasalahan selama ini adalah beragamnya penafsiran terhadap Khittah itu, terutama sekali dalam hal hubungan NU dengan wilayah politik praktis.
“Semua orang punya penafsiran masing-masing. Akibatnya, dalam keadaan tertentu, terkadang tidak jelas antara wilayah politik praktis dengan politik yang tidak praktis,” terang Hasyim.
Secara organisasi, NU tidak dan memang dilarang berpolitik praktis. Namun, pada kenyataannya, para elitenya tidak jarang pula membawa NU masuk ke wilayah itu. Hal tersebut terjadi karena masing-masing orang, terutama para elitenya, memiliki tafsir sendiri atas Khittah itu.
Di sisi lain, imbuh Hasyim, tak sedikit pula pihak di luar NU yang sengaja memanfaatkan NU untuk kepentingan kelompoknya. “Biasanya mereka (pihak di luar NU) ‘teriak-teriak’ tentang Khittah NU, seolah-olah mengingatkan agar NU tidak berpolitik, tapi sebetulnya mereka sedang memanfaatkan NU,” ujarnya.
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Sambangi PBNU, 23 PWNU Sampaikan Harapan Soal Muktamar ke-35 NU
2
Innalillahi, Pengurus Muslimat NU Kemayoran Wafat dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi
3
Stasiun Bekasi Timur Ditutup Sementara, KRL Hanya Beroperasi hingga Stasiun Bekasi
4
KA Jarak Jauh Tabrak KRL di Bekasi Timur, Gerbong Perempuan Ringsek
5
Sempat Hilang, Karyawan Kompas TV Aini Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur
6
3 Orang Tewas dalam Tabrakan Kereta di Bekasi, KAI Minta Maaf Fokus Evakuasi
Terkini
Lihat Semua
