Muslimat NU Dukung Revisi UU Pelayanan Kesehatan

Jombang, NU Online
Organisasi perempuan Muslimat Nahdlatul Ulama menyambut baik rencana revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan, terutama menyangkut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas.

"Kita sangat mendukung UU itu direvisi," kata Ketua Umum Pucuk Pimpinan Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di sela-sela acara jalan sehat memperingati HUT Muslimat dan GP Ansor di Jombang, Jawa Timur, Minggu.

Sebelumnya Sekjen Depkes Syafi’i Ahmad menyatakan, dalam rencana revisi itu diusulkan agar pendapatan RSUD dan puskesmas tidak boleh lagi dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat dengar pendapat dengan DPR, Rabu (28/2),Menkes Siti Fadilah Supari mengeluhkan pendapatan RSUD dan puskesmas yang semestinya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan justru secara rutin disetor ke PAD.  

Kewajiban RSUD dan puskesmas menyetor pendapatannya ke PAD selama ini juga menjadi keprihatinan Muslimat NU mengingat kedua lembaga kesehatan itu merupakan harapan rakyat kecil di tengah semakin mahalnya biaya pelayanan kesehatan.

"Seharusnya RSUD dan puskesmas menjadi ujung tombak dalam
menyejahterakan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan," kata Khofifah.

Saat peluncuran buku "Kesehatan Ibu dan Anak" dan penandatanganan MoU antara Muslimat NU dan Depkes yang diwakili Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Sri Astuti pertengahan Februari lalu, Khofifah sempat mengimbau pemerintah daerah agar tak lagi menjadikan RSUD dan puskesmas sebagai sumber PAD.

"Pemda seharusnya memandang RSUD dan puskesmas sebagai lembaga pelayanan publik yang melayani masyarakat kecil. Penekanannya mesti pada fungsi pelayanan, jangan dipandang sebagai sumber penghasilan," katanya saat itu.

Pada kesempatan itu Khofifah juga berharap agar RSUD dan puskesmas dioptimalkan perannya dalam upaya menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan yang saat ini mencapai 307 kasus setiap 100.000 kelahiran.

Angka tersebut dua kali lipat dibanding negara tetangga yang terhitung belum lama merdeka yakni Vietnam. Bahkan 10 lipat jika dibanding Malaysia. "Pengurangan angka kematian ibu di negara kita masih merayap. Kita harus bercermin pada negara-negara tetangga yang berhasil melakukan percepatan," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, kata Khofifah, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama pemerintah, serta perlunya sinergi antara pemerintah dan institusi terkait. (ant/mad)