Muslimat NU Sarankan Pemerintah Gelar Ujian Negara Ulang

Jakarta, NU Online
Salah satu Badan otonom NU, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) menyarankan pemerintah menggelar ujian ulang bagi siswa yang tidak lulus ujian negara lalu, bukannya menyodorkan tawaran agar siswa mengikuti kejar paket C.

"Melihat fenomena kesulitan ekonomi yang membuat masyarakat frustasi, ditambah berbagai musibah bencana alam seharusnya pemerintah dapat mengambil langkah arif dan bijak. Untuk ujian negara bisa saja pemerintah memberi kesempatan mereka mengikuti ujian ulang," kata Ketua Umum Pucuk Pimpinan Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Minggu.

Khofifah mengemukakan hal itu pada acara pelantikan pimpinan pusat pengurus Muslimat NU periode 2006-2011 sekaligus peringatan hari lahir ke-60 organisasi itu di Istora Senayan yang dihadiri Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo, dan Ketua KONI Agum Gumelar.

Khofifah menyesalkan pernyataan pejabat pemerintah yang menyarankan para siswa yang tidak lulus ujian negara agar mengikuti kejar paket C yang dianggap setara. Menurut mantan menteri pemberdayaan perempuan itu, tawaran tersebut bukanlah solusi yang tepat.

"Banyak di antara yang tidak lulus sebenarnya bukan dari mereka yang ber-IQ rendah. Nggak usahlah malu-malu pemerintah merevisi kebijakannya. Kalau mereka kemudian dikasih kejar paket C sebagai solusinya, itu tidak solutif," katanya.

Menurut Khofifah, banyak siswa yang tidak lulus ujian negara tersebut justru memiliki nilai tinggi pada mata pelajaran lain, bahkan ada yang sudah siap diterima perguruan tinggi dengan sistem PMDK karena kemampuannya tersebut.
                                      
Protap Bencana

Pada bagian lain Khofifah menyinggung perlunya pemerintah segera menyempurnakan format prosedur tetap bagi penanganan musibah bencana alam mengingat wilayah Indonesia sangat potensial terhadap kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam, bahkan efek dari berbagai proyek yang kurang kondusif seperti yang belakangan terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Protap itu meliputi tahap tanggap darurat, rekonstruksi, rehabilitasi fisik dan mental spiritual, pemulihan ekonomi, sosial dan kesatuan ditambah dengan tim tekbis yang setiap saat siap melakukan penanganan dan pelayanan terhadap korban," katanya.

Sementara menyinggung pemberlakuan perda syariah di beberapa daerah, juga proses persoapan RUU APP, Khofifah menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya dihindarkan  pro-kontra yang mengakibatkan suasana chaos dan destruktif .

"Seluruh warga bangsa harus merasa aman dan nyaman di wilayah negara Republik Indonesia," katanya. (ant/mkf)