Pengamat Soroti Dua Tantangan Muslim Bangsamoro: Anggaran dan Pembagian Sumber Daya

Jakarta, NU Online 

 

Peneliti Muslim Minoritas di Asia Tenggara Ahmad Suaedy menilai pembagian sumber daya alam dan anggaran pemerintahan akan menjadi dua tantangan yang akan dihadapi setelah Pemilihan Parlemen Bangsamoro (BPE) pertama di Filipina.

 

Menurut dia, jaminan anggaran dari pemerintah pusat menjadi salah satu kunci agar pemerintahan Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dapat menjalankan program yang telah direncanakan.

 

“Saya kira alotnya nanti ada di sana. Pertama adalah pembagian sumber daya alam. Yang kedua adalah budget untuk pemerintahan,” kata Suaedy kepada NU Online, Kamis (17/9/2026).

 

Suaedy mengatakan persoalan anggaran sebelumnya turut menjadi kendala dalam pelaksanaan kesepakatan damai Bangsamoro. Anggaran yang diajukan pemerintahan sementara, menurut dia, tidak sepenuhnya disetujui pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat sejumlah program tidak dapat dijalankan dan berujung pada kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan wilayah. 

 

Oleh karena itu, ia berharap pembentukan pemerintahan Bangsamoro yang memiliki lembaga legislatif dan eksekutif diikuti dengan kepastian anggaran dari pemerintah pusat Filipina.

 

“Saya berharap bahwa ketika pemerintahan sempurna, dalam arti ada legislatif dan eksekutif itu terbentuk, budget-nya harus dijamin oleh pemerintah pusat. Karena budget itu ditetapkan di parlemen pusat,” ujar dia.

 

Selain persoalan anggaran dan sumber daya alam, Suaedy menyoroti hubungan Bangsamoro dengan sejumlah provinsi di Mindanao yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.

 

Menurutnya, kawasan selatan Filipina tidak sepenuhnya merupakan wilayah Muslim. Ia mengatakan terdapat sejumlah provinsi Katolik di sekitar wilayah Bangsamoro. Kondisi tersebut menjadi penting karena proses perdamaian Bangsamoro sebelumnya tidak selalu mendapat dukungan dari seluruh wilayah di selatan Filipina.

 

“Yang mengadakan perjanjian itu adalah Mindanao Muslim. Sementara di sebelahnya atau yang lebih dekat ke pusat, ada provinsi-provinsi yang mayoritas Katolik dan pemerintahannya juga Katolik, parlemennya juga Katolik,” kata Suaedy.

 

Suaedy menyinggung pengalaman sebelumnya ketika kesepakatan yang hampir bersifat permanen mendapat penolakan dari parlemen di wilayah Katolik. Penolakan tersebut kemudian berlanjut hingga Mahkamah Agung membatalkan kesepakatan tersebut.

 

Ia berharap hasil pemilu parlemen di wilayah Muslim Bangsamoro kali ini dapat diterima oleh provinsi-provinsi Katolik di sekitarnya. Penerimaan tersebut, menurut dia, penting agar pemerintah pusat dapat memberikan legitimasi dan dukungan terhadap pemerintahan baru Bangsamoro.

 

“Saya berharap hasil dari pemilu parlemen di daerah Muslim itu bisa dipahami dan diterima oleh provinsi-provinsi Katolik di sekitarnya, sehingga pemerintah pusat juga secara ikhlas bisa melegitimasi,” ujar dia.

 

Suaedy juga melihat tantangan dari dalam masyarakat Bangsamoro sendiri. Ia mengatakan terdapat berbagai faksi di wilayah Muslim tersebut, termasuk di dalam Moro Islamic Liberation Front (MILF), salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian. 

 

Menurut dia, pemilu dapat menjadi mekanisme untuk mengelola persaingan antarfaksi melalui proses politik. Persaingan yang sebelumnya dapat berujung pada konflik bersenjata diharapkan bergeser menjadi kompetisi elektoral.

 

“Dengan pemilu ini diharapkan faksi-faksi itu berebut secara sehat di dalam proses pemilu. Kalau kemarin kan mereka begitu tidak setuju, bikin pasukan, melawan, perang,” katanya.

 

Suaedy berharap faksi-faksi di dalam MILF maupun kelompok-kelompok politik di Mindanao Muslim dapat menyelesaikan perbedaan melalui pemilu. Dengan begitu, hasil kompetisi politik dapat menjadi dasar bagi pembentukan kepemimpinan baru tanpa kembali menggunakan kekerasan.

 

“Jadi, saya berharap faksi-faksi di dalam MILF maupun di dalam Mindanao Muslim sendiri itu bisa diselesaikan melalui pemilu,” ujar Suaedy.