NU Jatim Tolak Lapindo Brantas Beli Lahan Luapan Lumpur Panas

Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak keinginan Lapindo Brantas Inc untuk membeli lahan luapan lumpur panas yang melanda empat desa di Porong dan Tanggulangin (Sidoarjo) itu.

"Saya tidak mau bicara ramai-ramai agar tidak terkesan dipolitisir, tapi saya sudah minta langsung kepada Lapindo untuk tidak membeli lahan yang tergenangi lumpur panas," ujar Ketua PWNU Jatim Dr KH Ali Maschan Moesa MSi di Surabaya, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu saat berbicara dalam "Rembuk Bersama: Mencari Solusi Korban Bencana Luapan Lumpur Panas Lapindo Brantas Inc, Porong, Sidoarjo" yang digelar Forum Komunikasi Ulama dan Masyarakat (Forkum).

"Saya minta agar dikontrak saja selama 1-2 tahun, karena lahan yang ada masih sangat mungkin dapat menjadi ’masa depan’ masyarakat Sidoarjo bila ditemukan kandungan minyak seperti di Bojonegoro," katanya.

Menurut Ali Maschan yang juga penasehat Forkum itu, direksi Lapindo Brantas Inc setuju dengan pandangan NU tersebut, karena jika mereka membeli lahan yang ada justru akan dituduh melakukan kesengajaan yang menyebabkan bencana luapan lumpur panas tersebut.

"Karena itu, mereka berjanji akan mengkontrak rumah warga yang terendam lumpur senilai Rp2 juta setiap rumah, tapi saya minta uang itu dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah," ucapnya.

Doktor alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menjelaskan, koordinasi penting agar uang kontrak benar-benar digunakan mengontrak rumah dan sisanya diarahkan untuk membantu agar mereka dapat bekerja kembali.

"Saya minta Lapindo mempekerjakan warga yang terpaksa mengungsi itu, misalnya yang setiap harinya berjualan krupuk akan dapat bekerja kembali sebagai pembuat krupuk," ujar pengasuh Pesantren Luhur ’Al-Husna’ Jemurwonosari, Surabaya ini.

Dalam kesempatan itu, ia mengaku pihaknya sebenarnya mengajak korban masyarakat untuk menggugat secara class action, namun hal itu masih sulit dilakukan, mengingat masyarakat sibuk dengan urusan keluarga di lokasi pengungsian.

Senada dengan itu, Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo H Saiful Ilah yang membuka acara tersebut menegaskan, bahwa kontrak rumah sudah dibicarakan dengan warga Kedungbendo (Tanggulangin) dengan nilai Rp2 juta/rumah.

"Tapi, ada warga dari Porong yang minta Rp2,5 juta/rumah, karena itu hari ini (11/7) dibahas lagi. Untuk santunan juga sudah diberikan kepada semua warga yang mengungsi sebesar Rp300 juta/jiwa," katanya.

Saiful Ilah yang juga penasehat Forum itu menambahkan pihaknya memang memprioritaskan perhatian pada dampak sosial, karena upaya penghentian sumber luapan lumpur panas sudah ditangani tim teknis sendiri yang dikoordinir Kementerian ESDM. (ant/mkf)