Jakarta, NU Online - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon keinginan kelompok usahawan yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), terkait penerbitan label halal dan jujur untuk produk makanan dan jasa. Langkah untuk hal tersebut tengah dalam pematangan dan siap dilaksanakan dalam waktu dekat.
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj mengatakan, pihaknya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan label halal dan jujur pada suatu produk makanan dan jasa.
"Untuk gedung laboratorium kita sudah punya di Bogor. Kita juga akan libatkan (Lembaga) Bahtsul Masail untuk mengkaji halal haram suatu produk," tegas Kiai Said di Jakarta, Senin (31/1). <>
Kiai bergelar Doktor lulusan Universitas Ummul Qura', Mekah, tersebut juga mengatakan, keputusan menerbitkan label halal dan jujur untuk produk makanan dan jasa tidak dimaksudkan untuk menyaingi Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang selama ini menjalankan tugas tersebut. NU siap menjalankan hal tersebut sesuai keinginan masyarakat, khususnya Nahdliyin, baik dari kalangan pengusaha atau konsumen pengguna produk makanan dan jasa.
"Kita tidak mengajak mereka bersaing. Tapi tidak tahu kalau ternyata mereka merasa tersaingi," tandas Kiai Said.
Untuk penerbitan label halal dan jujur untuk produk makanan dan jasa, NU juga tidak takut disebut menyerobot lahan MUI. Hingga saat ini permintaan untuk tersebut sudah ada, dan tinggal hanya menunggu kesiapan NU melaksanakannya.
"Di China ada lebih dari seribu merek dagang yang dikelola pengusaha muslim, dan mereka lebih yakin jika NU yang memberikan label halal. Dari dalam negeri tentunya juga banyak," pungkas Kiai Said. (*)
Penulis: Emha Nabil Haroen
Terpopuler
1
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh 27 Mei 2026
2
Tim Hisab Rukyat: Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H Penuhi Kriteria MABIMS, Idul Adha Diperkirakan 27 Mei 2026
3
Hilal Terlihat, PBNU: Idul Adha 1447 H Rabu, 27 Mei 2026
4
Menhan Sebut Seluruh Kabupaten di Jawa Akan Dikawal Batalyon Teritorial pada 2026
5
Tiga Jurnalis Indonesia Bersama Aktivis Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bertindak
6
Ambruknya Rupiah Dinilai Tekan Rakyat Kecil, DPR Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Terkini
Lihat Semua
