Jakarta, NU Online
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih meragukan kinerja lembaga tersebut bakal sukes memberantas korupsi.
“Saya tidak berbicara orang. Tapi, saya meragukan KPK secara institusional (kelembagaan). Kalau menangkap koruptor, iyalah. Tapi, kalau memberantas korupsi, saya kira belum,” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (6/12).<>
Ia mengatakan, keraguan itu lantaran korupsi yang merupakan penyakit bangsa tersebut sudah menjadi ‘wabah’ yang tak mudah untuk diberantas dan begitu meluas. Sementara, lembaga yang menanganinya tidak memiliki kemampuan yang seimbang dengan penyakit yang akan disembuhkan.
“Jumlahnya cuma lima orang, disuruh memberantas korupsi yang begitu besar. Susah. Sekalipun KPK diberi kewenangan yang superbody,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu.
Selain itu, tambahnya, proses pemilihan pimpinan KPK yang dijalankan selama ini masih membuka banyak peluang bagi pihak luar untuk mengintervensi. Ia menilai, ditetapkannya pimpinan KPK oleh DPR sangat memungkinkan bagi adanya politisasi. Bila hal itu terjadi, maka, lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak.
Politisasi dalam pemilihan pimpinan KPK itu, lanjutnya, juga masih memberi ruang bagi adanya praktik ‘tebang pilih’ dalam memberantas korupsi, seperti halnya yang terjadi selama ini. Dengan demikian, cita-cita membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, masih jauh dari harapan.
Ia kembali mengingatkan bahwa praktik ‘tebang pilih’, jelas tak akan menyelesaikan masalah bangsa. Bahkan, akan menambah masalah, yakni dendam antar-rezim yang berkuasa.
“Sekarang yang berkuasa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan yang ‘dihabisi’ orang-orang Megawati (Soekarnoputri). Nah, kalau nanti yang berkuasa Megawati, pasti akan balas dendam juga. Kalau begitu ceritanya, kapan bisa selesai,” jelas Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim.
Sebagimana diketahui, hasil voting terbuka Komisi III DPR memutuskan Antasari Azhar terpilih sebagai Ketua KPK periode 2007-2011. Antasari yang sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan Umum Kejaksaan Agung ditetapkan memimpin KPK setelah menyisihkan empat pesaing kuatnya.
Mereka adalah Chandra M Hamzah (Pengacara), Bibit Samad Riyanto (Rektor Universitas Bhayangkara Jaya), Haryono (Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan), dan Muhammad Yasin (Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK). (rif)
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih meragukan kinerja lembaga tersebut bakal sukes memberantas korupsi.
“Saya tidak berbicara orang. Tapi, saya meragukan KPK secara institusional (kelembagaan). Kalau menangkap koruptor, iyalah. Tapi, kalau memberantas korupsi, saya kira belum,” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (6/12).<>
Ia mengatakan, keraguan itu lantaran korupsi yang merupakan penyakit bangsa tersebut sudah menjadi ‘wabah’ yang tak mudah untuk diberantas dan begitu meluas. Sementara, lembaga yang menanganinya tidak memiliki kemampuan yang seimbang dengan penyakit yang akan disembuhkan.
“Jumlahnya cuma lima orang, disuruh memberantas korupsi yang begitu besar. Susah. Sekalipun KPK diberi kewenangan yang superbody,” terang mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu.
Selain itu, tambahnya, proses pemilihan pimpinan KPK yang dijalankan selama ini masih membuka banyak peluang bagi pihak luar untuk mengintervensi. Ia menilai, ditetapkannya pimpinan KPK oleh DPR sangat memungkinkan bagi adanya politisasi. Bila hal itu terjadi, maka, lembaga tersebut tak bisa berbuat banyak.
Politisasi dalam pemilihan pimpinan KPK itu, lanjutnya, juga masih memberi ruang bagi adanya praktik ‘tebang pilih’ dalam memberantas korupsi, seperti halnya yang terjadi selama ini. Dengan demikian, cita-cita membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan berwibawa, masih jauh dari harapan.
Ia kembali mengingatkan bahwa praktik ‘tebang pilih’, jelas tak akan menyelesaikan masalah bangsa. Bahkan, akan menambah masalah, yakni dendam antar-rezim yang berkuasa.
“Sekarang yang berkuasa SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dan yang ‘dihabisi’ orang-orang Megawati (Soekarnoputri). Nah, kalau nanti yang berkuasa Megawati, pasti akan balas dendam juga. Kalau begitu ceritanya, kapan bisa selesai,” jelas Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim.
Sebagimana diketahui, hasil voting terbuka Komisi III DPR memutuskan Antasari Azhar terpilih sebagai Ketua KPK periode 2007-2011. Antasari yang sebelumnya menjabat Direktur Penuntutan Umum Kejaksaan Agung ditetapkan memimpin KPK setelah menyisihkan empat pesaing kuatnya.
Mereka adalah Chandra M Hamzah (Pengacara), Bibit Samad Riyanto (Rektor Universitas Bhayangkara Jaya), Haryono (Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan), dan Muhammad Yasin (Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK). (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
250 Santri Ikuti OSN Zona Jateng-DIY di Temanggung Jelang 100 Tahun Pesantren Al-Falah Ploso
Terkini
Lihat Semua
