PBNU Nilai Nikah Siri Cukup Sanksi Administratif
NU Online · Jumat, 19 Februari 2010 | 10:58 WIB
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat upaya untuk memberi sanksi pidana pada pelaku nikah siri sebaiknya tidak dilakukan. Sanksi administratif dinilainya sudah cukup.
“Sanksi pidana gampang dihindari, yang diatur kan teknisnya, teknis berwarganegaranya. Kalau mengatur substansi agamanya kan tidak, Ini kan dalam konteks sebagai warga negara yang ada kaitannya dengan administrasi,” katanya di PBNU, Jum’at (19/2).<>
Pencatatan administratif ini secara agama juga sangat penting, terutama terkait dengan wanita dan anak-anak hasil perkawinan dari beberapa istri. “Jangan sampai nantinya terjadi anak sama anak dari istri yang lain pacaran karena tidak tahu masih keluarga,” paparnya.
Demikian pula tentang hak istri yang suaminya menjadi PNS, yang ketika tidak dicatatkan tak akan mendapat hak pansiun dari suaminya dan anak-anak juga tak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
Persoalan nikah siri juga harus dilihat dari aspek kulturalnya. Ia mencontohkan banyak perempuan di Madura yang tak mempermasalahkan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama.
"Misalnya di Madura, wanita di sana mengantri untuk dinikah siri. Itu kan sudah menyangkut budaya,” tandasnya. (mkf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Beribadah Bukan Transaksi, Meluruskan Hubungan antara Hamba dengan Tuhan
2
Khutbah Jumat: Spirit Sumpah Pemuda, Jangan Bungkam Suara Anak Muda yang Peduli Bangsa
3
Alvin Tedjo, Pria Keturunan Indonesia yang Terpilih sebagai Wali Kota Mississauga di Kanada
4
Khutbah Jumat: Pentingnya Menolong Tetangga di Tengah Kesulitan Ekonomi
5
Khutbah Jumat: 3 Alasan Pemerintah Wajib Mendengarkan Aspirasi Rakyat
6
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar: Tugas Pengurus Merangkul Semua Elemen, Meningkatkan Kualitas Nahdliyin
Terkini
Lihat Semua
