Warta
RUU PERKAWINAN
PBNU Nilai Nikah Siri Cukup Sanksi Administratif
NU Online · Jumat, 19 Februari 2010 | 10:58 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat upaya untuk memberi sanksi pidana pada pelaku nikah siri sebaiknya tidak dilakukan. Sanksi administratif dinilainya sudah cukup.
“Sanksi pidana gampang dihindari, yang diatur kan teknisnya, teknis berwarganegaranya. Kalau mengatur substansi agamanya kan tidak, Ini kan dalam konteks sebagai warga negara yang ada kaitannya dengan administrasi,” katanya di PBNU, Jum’at (19/2).<>
Pencatatan administratif ini secara agama juga sangat penting, terutama terkait dengan wanita dan anak-anak hasil perkawinan dari beberapa istri. “Jangan sampai nantinya terjadi anak sama anak dari istri yang lain pacaran karena tidak tahu masih keluarga,” paparnya.
Demikian pula tentang hak istri yang suaminya menjadi PNS, yang ketika tidak dicatatkan tak akan mendapat hak pansiun dari suaminya dan anak-anak juga tak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
Persoalan nikah siri juga harus dilihat dari aspek kulturalnya. Ia mencontohkan banyak perempuan di Madura yang tak mempermasalahkan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama.
"Misalnya di Madura, wanita di sana mengantri untuk dinikah siri. Itu kan sudah menyangkut budaya,” tandasnya. (mkf)
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat upaya untuk memberi sanksi pidana pada pelaku nikah siri sebaiknya tidak dilakukan. Sanksi administratif dinilainya sudah cukup.
“Sanksi pidana gampang dihindari, yang diatur kan teknisnya, teknis berwarganegaranya. Kalau mengatur substansi agamanya kan tidak, Ini kan dalam konteks sebagai warga negara yang ada kaitannya dengan administrasi,” katanya di PBNU, Jum’at (19/2).<>
Pencatatan administratif ini secara agama juga sangat penting, terutama terkait dengan wanita dan anak-anak hasil perkawinan dari beberapa istri. “Jangan sampai nantinya terjadi anak sama anak dari istri yang lain pacaran karena tidak tahu masih keluarga,” paparnya.
Demikian pula tentang hak istri yang suaminya menjadi PNS, yang ketika tidak dicatatkan tak akan mendapat hak pansiun dari suaminya dan anak-anak juga tak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
Persoalan nikah siri juga harus dilihat dari aspek kulturalnya. Ia mencontohkan banyak perempuan di Madura yang tak mempermasalahkan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga seorang tokoh masyarakat atau tokoh agama.
"Misalnya di Madura, wanita di sana mengantri untuk dinikah siri. Itu kan sudah menyangkut budaya,” tandasnya. (mkf)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Orang NU Gila Itu Dokter Fahmi D. Saifuddin
2
Khutbah Jumat: Menjadi Teladan yang Dikenang Sepanjang Zaman
3
Amerika Serikat dan Iran Sepakat Gencatan Senjata Selama Dua Pekan
4
Khutbah Jumat: Makna dan Keutamaan Membaca Basmalah
5
Nyak Sandang, Penyumbang Pesawat Pertama RI Asal Aceh Wafat, PWNU Aceh Tegaskan Warisan Keikhlasan
6
Putri Bung Hatta Sebut Andrie Yunus Manifestasi dari Cita-Cita Manusia Merdeka
Terkini
Lihat Semua
