PBNU-Pemerintah Bahas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Jakarta, NU Online
Kerusakan hutan dan lingkungan hidup menjadi perhatian serius Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya, berbagai musibah yang akhir-akhir ini menimpa bangsa Indonesia tak dapat lepas dari ulah tangan manusia yang masih gemar menebang serta merusak hutan dan lingkungan sekitar.

Agar kerusakan hutan dan lingkungan hidup dapat dikendalikan, PBNU, melalui Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nahdlatul Ulama (GNKL NU), mengundang 8 menteri guna membincang masalah hutan dan lingkungan hidup dalam Nasional Meeting dan Workshop, di Hotel Santika, Jakarta, 20-22 Juli mendatang.

“Workshop tersebut akan mendatangkan para pejabat, termasuk para menteri dan para pengurus NU, mulai dari PBNU, PWNU hingga PCNU dari berbagai daerah,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Program Manager GNKL NU Anas Thahir di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurutnya, hingga kini ada 8 menteri yang telah menyatakan kesiapannya hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Menteri Kehutanan MS Kaban, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edi, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Rahmat Witoelar, Menteri Pertanian Anton Apriantono, dan Menneg PPN/Kepala Bapenas Paskah Suzetta.

”Kami akan membuat kerangka dasar konsep fikih kehutanan. Selain itu, kami akan membuat konsep, bagaimana hutan dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi rakyat yang kini sedang ambruk. Jika dikelola dengan baik, hutan dapat mengurangi angka kemiskinan,” tuturnya.

Tujuan lain kegiatan tersebut, lanjut Anas, adalah lahirnya konsep yang matang di masa mendatang dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan pengentasan kemiskinan pada masyarakat desa secara berkelanjutan. Dikatakan Anas, hutan bisa memberi banyak manfaat bagi manusia, jika pengelolaannya dilakukan secara baik.

”Keberadaan hutan sangat vital bagi kepentingan publik dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Maka sudah semestinya tanggung jawab pengelolaan hutan harus dipikul oleh semua pihak. Pengurusan hutan tidak hanya jadi kewajiban dan tanggung jawab lembaga yang berlabel kehutanan, tetapi juga lembaga atau instansi seperti NU. Workshop ini diharapkan bisa mengahasilkan sinergi semua pihak,” jelasnya. (rif/amh)