Pembangunan Fasilitas Makam Gus Dur Telan 145 Miliar

Jombang, NU Online
Makam mantan presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur akan dijadikan obyek wisata religius. Untuk itu, pihak Pemkab Jombang menganggarkan dana sebesar Rp 145 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.

Untuk tahap awal, Pemkab Jombang akan melakukan penataan dengan menganggarkan dana sebesar Rp 10 miliar. Dana sebesar Rp 10 miliar itu untuk pembebasan lahan parkir seluas 2 hektar di Dusun Seblak Desa Cukir, Kecamatan Diwek, pembangunan fasilitas umum berupa toilet, kamar mandi dan fasilitas tempat bagi peziarah di area makam. Seperti pendopo orang mengaji dan ziarah.<>

Selain itu pihak Pemkab Jombang juga membebaskan lahan di sebelah selatan wilayah Ponpes Cukir sebagai lahan parkir seluas 2 hektar. Untuk rencana dana sebesar Rp 10 miliar itu masih digodok ke provinsi sekaligus sharing pembangunan. Sebab jika mengambil APBD Jombang, pihak pemkab tidak akan mampu.

"Untuk tahap awal masih melihat kondisi, ini sebatas rencana dan rencana yang perlu disetujui oleh legislatif, meski sudah disetujui oleh Bupati Jombang, Suyanto," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang, Agus Riadi di kantornya, Jalan Wahid Hasyim, Rabu (24/2).

Untuk tahap kedua atau jangka menengah, kata dia, akan menelan biaya sebesar Rp 103 miliar. Hal itu meliputi perluasan dan pelebaran jalan dari Kota Jombang menuju Ponpes Tebuireng, sepanjang 7 Km. Rencananya, perluasan dan pelebaran jalan ini ditargetkan mulai tahun 2011 mendatang.

"Sebab jalan dari Kota Jombang menuju Ponpes Tebuireng sangat sempit dan hanya berjarak 3,5 meter saja dari sisi jalan kanan dan kiri. Jika ada perluasan tentu juga mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi," tambahnya.

Sementara jangka panjang, Pemkab Jombang juga menganggarkan dana sebesar Rp 32 miliar untuk perawatan, meski belum dikonsep secara detail dan belum dibahas. "Semua dana itu sharing antara APBD Pemkab Jombang dan Pemprov Jatim dan kemudian diajukan ke pusat. Sebelumnya kita sudah mengajukan ke komisi D DPRD Jatim dan mereka setuju meski ada pembahasan di sana," jelasnya. (min)