Pemerintah Dituntut Salurkan Dana Talangan Gagal Panen

Medan, NU Online
Pemerintah harus menyalurkan bantuan langsung berupa "Dana Talangan Gagal Panen" kepada petani yang terkena kekeringan, karena risiko gagal panen yang dialami petani semakin tinggi.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menuntut pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi bencana kekeringan yang semakin meluas. Bantuan bisa berupa benih, pupuk dan biaya pengadaan air berupa pompa atau perbaikan irigasi.<>

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum SPI, Henry Saragih di Medan, Sumatera Utara, Ahad (15/6). Dikatakannya, kekeringan yang terjadi saat ini jauh lebih besar dari perkiraan pemerintah.

Pemerintah menyebutkan angka kekeringan hingga bulan Juni 2008 mencapai 46.332  hektar, padahal kenyataannya jauh melebihi angka tersebut. Untuk daerah Bandung saja sudah lebih dari 30.000 hektar lahan sawah yang mengalami kekeringan, 20% diantaranya terancam puso.

Menurut catatan SPI, daerah di Jawa Barat yang paling parah mengalami kekeringan diantaranya Cirebon, Kuningan, Indramayu, Majalengka, Bandung, Sukabumi dan Karawang.

”SPI juga menerima laporan di wilayah Banten seperti Pandeglang, Serang, Rangkasbitung mengalami hal serupa. Belum lagi wilayah-wilayah rawan kekeringan lainnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan kepulauan Nusa Tenggara,” katanya.

Henry memperkirakan sampai akhir tahun ini jumlah lahan yang mengalami kekeringan akan melebihi dari 100.000 hektar. Apabila hal ini terjadi, akan banyak petani yang bangkrut dan akan berpengaruh pada persediaan atau stok beras nasional pada tahun berikutnya. Dengan harga beras sekarang di pasar internasional yang setinggi langit, Indonesia akan terancam krisis pangan yang lebih serius.

Iklim yang tidak menentu dan musim kemarau yang semakin panjang menjadikan petani dalam posisi serba susah. Hal tesebut memang disebabkan oleh pemanasan global, karena hutan-hutan tropis ditebangi untuk dijadikan lahan-lahan sawit secara besar-besaran.

Henry mengatakan, hingga saat ini petani harus berjuang sendirian menghadapi musim yang tidak menentu. "Pemerintah hanya menggenjot produksi saja tanpa memperhatikan nasib petani yang harus menanggung resiko gagal panen. Sudah saatnya pemerintah memberikan jaring pengaman sosial bagi petani yang mengalami gagal panen,” katanya. (bin)