Pemerintah Harus Jelaskan Masalah Partai Lokal

Jakarta, NU Online
Ketua umum PB PMII, Hery Haryanto Azumi meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan tuntutan partai lokal oleh GAM kepada publik. Dikatakanya, hingga kini pemerintah terkesan tertutup terkait permintaan GAM soal partai lokal. PMII memandang, kehadiran partai politik di Aceh berpotensi memicu gerakan separatisme yang makin masif atas nama legalitas politik dan hukum.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara “Membincang Partai Politik Lokal dan Ancaman NKRI” yang diselenggarakan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Graha Mahbub Junaidi Jl. Salemba Tengah Jakarta Pusat, Kamis (11/8). Hadir dalam acara tersebut Ida Fauziyah, anggota FKB DPR RI, Fuad Bawazir, dan Ferry Mursyidan Baldan dari Partai Golkar.

“Upaya untuk memberikan saluran aspirasi politik yang maksimal atas hak-hak politik warga NAD cukup di lakukan dengan partai-partai yang berskala nasional, sebagaimana diatur oleh UU no. 31 tahun 2002 tentang partai politik di Indonesia,” kata Hery Haryanto Azumi kepada wartawan

Hery, panggilan Hery Haryanto Azumi mengatakan, permintaan partai lokal oleh GAM dapat dapat memancing reaksi daerah lain untuk mengajukan permintaan sama, misalnya Papua, Maluku atau daerah lainya. “Daerah lain bisa minta hal yang sama, yaitu partai lokal. Ini tentu sangat berbahaya,” jelasnya.

Dikatakanya, Papua sangat berpotensi lepas dari NKRI jika pemerintah tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan. “Dalam kasus Papua, kami memandang NKRI menjadi harga mati. Karena itu, kami menolak segala bentuk intervensi asing,” kata mantan ketua PMII Cabang Ciputat ini.(mil/mkf)