Peran PBNU dan Deklarator Tersisa Sebagai Mediator

Jakarta, NU Online
Keinginan untuk melakukan islah dalam tubuh PKB semakin menguat diantara para stakeholder PKB. Upaya ini terus dilakukan untuk mengatasi keterpurukan setelah sekian lama konflik yang menguras energi.

Mustofa Zuhad Mughni, salah satu anggota tim persiapan pendirian PKB mengemukakan, mengingat posisi para fihak yang berkonflik ini setara, ia mengusulkan penguatan peran PBNU sebagai pendiri PKB dan dua deklarator PKB yang saat ini masih hidup, KH Mustofa Bisri dan KH Muchit Muzadi.<>

“Diperlukan orang yang disegani untuk mengambil peran ini, dan yang paling mungkin adalah dua orang deklarator yang masih hidup dan ketua umum PBNU, siapapun orangnya,” katanya kepada NU Online, Sabtu (16/1).

Tugas orang-orang ini dinilainya cukup berat untuk meyakinkan kelompok yang saat ini bertikai bahwa upaya yang mereka lakukan benar-benar untuk kepentingan PKB dan NU, bukan untuk memenangkan salah satu kelompok yang sedang berkonflik. Ini sangat sulit karena membutuhkan ketajaman politik dan menampung semua aspirasi.

“Statemen-statemen yang disampaikan harus bisa diterima semua fihak, kalau sudah dianggap berfihak pada salah satu kelompok, ini merupakan awal dari kegagalan,” terangnya.

Banyak alternatif pilihan yang bisa ditawarkan dalam membentuk kepengurusan PKB pasca rekonsiliasi ini, tetapi harus melupakan struktur yang ada sekarang dan melebur keduanya dengan memperhatikan struktur yang lama dari kedua belah fihak.

“Harus mampu mengakomodasi kepentingan semua kelompok, dengan melupakan posisi politik dan konsesi-konsesi politik dari masing-masing fihak demi kepentingan yang lebih bessar,” tegasnya.

Mustofa yang merupakan salah satu ketua PBNU ini juga berharap PKNU yang merupakan partai hasil pecahan PKB pasca muktamar Semarang bisa bergabung dengan PKB baru ini. “Jika ingin mengulang kejayaan PKB seperti tahun 1999, semuanya harus bergabung kembali,” paparnya.

Potensi konflik sebenarnya ada dalam semua organisasi, apalagi partai politik yang merupakan kelompok kepentingan, tetapi kemampuan untuk mengelola konflik ini sangat diperlukan agar semua kepentingan terakomodasi dengan baik.

“Jika upaya islah ini gagal, saya khawatir PKB akan semakin terpuruk, terbukti dengan kegagalan pada pemilu yang lalu. Perbaikan manajemen organisasi juga harus dilakukan mengingat jenjang karir saat ini juga tidak jelas,” tandasnya.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh Garda Bangsa di Jawa Timur dengan meminta PWNU Jatim untuk menjadi mediator, ia merasa hal ini tidak akan efektif karena membutuhkan kepatuhan dari tiap-tiap eksponen dari kesepakatan besar yang dibuat.

PBNU memiliki kepentingan yang sangat besar untuk keberhasilan islah dan bisa menjadi penentu dalam proses ini. Sebagai pemilik konstituen dan pendiri PKB. Jika proses islah ini memerlukan waktu panjang, ia berharap pengurus PBNU yang akan datang mau turun tangan menangani masalah ini.

“Insyaallah proses rekonsiliasi ini akan lebih mudah karena siapaun tidak ada yang bisa menggunakan pengaruh Gus Dur,” paparnya. (mkf)