Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t;
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Terpopuler
1
PBNU Umumkan Susunan Kepengurusan 2026–2031 Hari Ini
2
Kabar Baik, Kemenhaj Turunkan Masa Tunggu Haji Jadi 14 Tahun
3
Bijak Menyikapi Tahlilan dan Sedekah untuk Mayit di Tengah Ekonomi Sulit
4
Gus Kikin: Hubungan Indonesia-Palestina Terjalin Panjang Sejak Perjuangan KH Hasyim Asy’ari
5
Hari Ke-15 Pencarian Korban KMP Virgo Transport 8 Tenggelam: 2 Jenazah Ditemukan, 69 Masih Hilang
6
25 Kader Pasukan Inti Taiwan Dibaiat, Gus Nabil: Bersiaplah Menjadi Ksatria Khidmah
Terkini
Lihat Semua
