Jakarta, NU Online
Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t;
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t;
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menyambut Dzulhijjah dengan Semangat Beribadah
2
Khutbah Jumat: Sejarah dan Keutamaan Hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam
3
LF PBNU Rilis Data Hilal Awal Dzulhijjah 1447 H, Idul Adha Berpotensi 27 Mei 2026
4
Rentetan Pembubaran Nobar Film 'Pesta Babi' Picu Kritik dan Perdebatan Publik
5
Khutbah Jumat: Jangan Iri Hati Ketika Orang Lain Lebih Sukses
6
MK Sebut Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota Negara, Lalu IKN?
Terkini
Lihat Semua
