Berkaitan dengan rencana aksi memperingati setahun Pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono, Rabu (20/10), Partai Kebangkitan bangsa mengimbau supaya aksi tidak anarkhis. Demonstrasi adalah hak konstitusi rakyat Indonesia. Siapa saja boleh melakukan, asal tidak anarkhis, tidak melanggar hak orang lain.
Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB, M Hanif Dhakiri, Selasa (19/10). Kalau benar ada aksi nanti, itu harus dihargai sebagai hak demokrasi rakyat. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia," ujarnya.
t; Â
Hanif menambahkan, penyampaian aspirasi politik harus tetap dilakukan dalam koridor hukum. Pasalnya, kata Hanif, demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tapi juga penghormatan terhadap hukum dan aturan main yang ada.
"Ini yang perlu kita jaga bersama-sama agar kita tidak terjebak ke dalam anarkisme politik," jelasnya.
Hanif menilai,jika ada gerakan anarkis dalam aksi,justru mencederai demokrasi dan menjauhkan dari tujuan mulia dalam mengkritisi pemerintah. Menurutnya, jika anarkisme terus berlangsung untuk menggulingkan pemerintah,itu berada di luar koridor konstitusi bersama.
"Kalau ada yang kurang ya kritik saja. Kalau soal menghukum jika dianggap pantas dihukum, serahkan saja pada rakyat melalui mekanisme pemilu," pungkas Hanif. (rep/hmz)
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua
