Jakarta, NU Online
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 sesuai jadwal, yakni 8 Juli.
"Demi kepentingan bangsa, kami mendukung pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Muhyidin Arubusman, di Jakarta, Senin (6/7).<>
PKB Gus Dur juga mengimbau pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan capres-cawapres sesuai pilihan masing-masing.
Sementara, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), diserukan agar tegas terkait waktu pelaksanaan Pilpres agar tidak timbul kebingunan di kalangan masyarakat.
Selain itu, KPU juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengganjal agar bisa diterima semua pihak.
"KPU harus menggunakan waktu yang tersisa untuk memenuhi hak-hak rakyat. Teknisnya terserah KPU, kalau ada terobosan hukum, tentu sangat positif," kata Muhyidin.
Anggota Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Maman Imanul Haq, menambahkan, seruan agar warga PKB menggunakan hak pilih sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Gus Dur.
Ia mengakui bahwa Gus Dur pernah menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih atau golongan putuh (Golput). Namun, katanya, itu dalam konteks jika KPU tidak bertindak profesional, tida jujur dan adil.
"Justru maksud Gus Dur adalah mendorong KPU agar melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya. (rif)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kubu KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009 sesuai jadwal, yakni 8 Juli.
"Demi kepentingan bangsa, kami mendukung pilpres tetap dilaksanakan sesuai jadwal," kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Muhyidin Arubusman, di Jakarta, Senin (6/7).<>
PKB Gus Dur juga mengimbau pendukungnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan capres-cawapres sesuai pilihan masing-masing.
Sementara, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), diserukan agar tegas terkait waktu pelaksanaan Pilpres agar tidak timbul kebingunan di kalangan masyarakat.
Selain itu, KPU juga diminta memanfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih mengganjal agar bisa diterima semua pihak.
"KPU harus menggunakan waktu yang tersisa untuk memenuhi hak-hak rakyat. Teknisnya terserah KPU, kalau ada terobosan hukum, tentu sangat positif," kata Muhyidin.
Anggota Dewan Syura DPP PKB kubu Gus Dur, Maman Imanul Haq, menambahkan, seruan agar warga PKB menggunakan hak pilih sama sekali tidak bertentangan dengan sikap Gus Dur.
Ia mengakui bahwa Gus Dur pernah menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih atau golongan putuh (Golput). Namun, katanya, itu dalam konteks jika KPU tidak bertindak profesional, tida jujur dan adil.
"Justru maksud Gus Dur adalah mendorong KPU agar melaksanakan tugasnya secara maksimal," katanya. (rif)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
2
544 Orang Tewas dalam Gelombang Protes Iran, Amerika Pertimbangkan Opsi Militer
3
Guru Dituntut Profesional tapi Kesejahteraan Dinilai Belum Berkeadilan
4
Dakwaan Hukum Terhadap Dua Aktivis Pati Botok dan Teguh Dinilai Berlebihan dan Overkriminalisasi
5
Nikah Siri Tak Diakui Negara, Advokat: Perempuan dan Anak Paling Dirugikan
6
KontraS Soroti Brutalitas Aparat dan Pembungkaman Sipil Usai Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Terkini
Lihat Semua
