Jakarta, NU Online
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merasa yakin tidak akan ada aksi boikot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya perbedaan pandangan dengan pemerintah dalam kasus Bank Century.
"Saya yakin tidak akan ada boikot dari DPR," kata Muhaimin Iskandar usai rapat paripurna kabinet di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (11/3).<>
Sebelumnya ada wacana dari anggota Dewan akan melakukan boikot terhadap pemerintah karena pemerintah tetap bersikeras menyatakan tidak ada kesalahan atau pelanggaran dalam kasus bailout Bank Century.
Padahal rapat paripurna DPR melalui pemungutan suara memutuskan bailout Bank Century telah terjadi pelanggaran dan dugaan tindak pidana.
Menurut Muhaimin, keinginan melakukan boikot tersebut hanya dilontarkan oleh beberapa orang anggota Dewan saja.
Sementara ketika ditanyakan apakah PKB akan ikut jika ada keinginan Dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, Muhaimin mengatakan, keinginan seperti itu sudah terlalu jauh.
"Itu terlalu cepat dan terlalu jauh. Yang penting ada bukti pelanggaran hukum atau tidak. Kita dorong proses hukumnya KPK," kata dia.
Menurut Muhaimin, jika memang ada bukti secara hukum baru DPR bisa melakukan tindakan lanjutannya. (ant/sam)
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar merasa yakin tidak akan ada aksi boikot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait adanya perbedaan pandangan dengan pemerintah dalam kasus Bank Century.
"Saya yakin tidak akan ada boikot dari DPR," kata Muhaimin Iskandar usai rapat paripurna kabinet di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (11/3).<>
Sebelumnya ada wacana dari anggota Dewan akan melakukan boikot terhadap pemerintah karena pemerintah tetap bersikeras menyatakan tidak ada kesalahan atau pelanggaran dalam kasus bailout Bank Century.
Padahal rapat paripurna DPR melalui pemungutan suara memutuskan bailout Bank Century telah terjadi pelanggaran dan dugaan tindak pidana.
Menurut Muhaimin, keinginan melakukan boikot tersebut hanya dilontarkan oleh beberapa orang anggota Dewan saja.
Sementara ketika ditanyakan apakah PKB akan ikut jika ada keinginan Dewan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, Muhaimin mengatakan, keinginan seperti itu sudah terlalu jauh.
"Itu terlalu cepat dan terlalu jauh. Yang penting ada bukti pelanggaran hukum atau tidak. Kita dorong proses hukumnya KPK," kata dia.
Menurut Muhaimin, jika memang ada bukti secara hukum baru DPR bisa melakukan tindakan lanjutannya. (ant/sam)
Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi
terbaru!
Gabung Sekarang
Terpopuler
1
Khutbah Jumat Dzulqadah: Bulan Damai di Tengah Dunia yang Gemar Bertikai
2
Khutbah Jumat: Jangan Halalkan Segala Cara Meski Hidup Sedang Sulit
3
Khutbah Jumat: Menghidupkan Tradisi Membaca di Zaman Serba Instan
4
Hukum Mengubur Ikan Sapu-Sapu Hidup-hidup, Bolehkah?
5
Khutbah Jumat: Hari Bumi Sedunia, Mari Jaga Alam Kita
6
Khutbah Jumat: Meneladani Persahabatan Nabi dengan Alam
Terkini
Lihat Semua
