Nasional

MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember 2026

NU Online  ·  Senin, 16 November 2026 | 13:00 WIB

MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wapres pada 9 Desember 2026

Ilustrasi sidang MPR. (Foto: Dok TVR Parlemen)

Jakarta, NU Online

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan ulang sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada Rabu (2/12/2026) diundur menjadi Rabu (9/12/2026).


Perubahan jadwal tersebut diusulkan sejumlah fraksi karena agenda sidang dinilai berbenturan dengan kegiatan DPR dan DPD. Selain itu, sejumlah fraksi meminta agar persiapan verifikasi calon dilakukan sejak dini, mengingat prosesnya hanya memiliki waktu 14 hari sebelum sidang paripurna.


Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan pengunduran jadwal muncul setelah sejumlah fraksi mempertimbangkan padatnya agenda kedewanan, mulai dari rapat komisi hingga kunjungan kerja yang berpotensi berbenturan dengan sidang.


Meski jadwal berubah, agenda sidang tetap sama, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih.


“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa tuh? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).


Habiburokhman, yang mewakili Gerindra dalam tim verifikasi, mengusulkan agar persiapan administrasi dan koordinasi dengan lembaga terkait dilakukan sebelum nama calon diserahkan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses verifikasi dapat berjalan lancar dalam waktu yang terbatas.


“Kami akan mengusulkan juga sejak saat ini, kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap,” ujar Habiburokhman.


Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah ijazah calon. Habiburokhman menyebut mekanisme verifikasinya perlu dirancang lebih matang agar tidak memicu persoalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.


Ia mencontohkan, ijazah SMA perlu diverifikasi melalui koordinasi dengan kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, ijazah perguruan tinggi diverifikasi melalui instansi terkait.


MPR juga menyoroti pemeriksaan kesehatan dan tes bebas narkoba bagi calon. Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang telah mendapat informasi akan diajukan.


Dengan demikian, calon memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri tanpa harus menunggu masa verifikasi selama 14 hari.


“Kami juga akan usulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri,” tuturnya.


Persyaratan dokumen dari pengadilan juga dinilai perlu diantisipasi sejak awal. Terdapat dua dokumen yang harus dipenuhi calon, yakni surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih.


Habiburokhman menilai pengurusan kedua dokumen tersebut membutuhkan waktu. Ia merujuk pengalamannya saat mengurus dokumen persyaratan Prabowo Subianto pada proses sebelumnya, yang menurutnya memerlukan waktu dua hingga tiga hari.


“Pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini gak gampang-gampang amat ngurusnya, bisa 2 hari, 3 hari. Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, bisa menghambat proses kenegaraan kita,” ucapnya.


Presiden Wajib Ajukan Dua Calon 14 Hari Sebelum Sidang

Pengunduran jadwal sidang paripurna tersebut berkaitan dengan tenggat pengajuan calon wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.


Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mewajibkan Presiden menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.


Jika dihitung mundur dari jadwal terbaru, yakni 9 Desember 2026, batas pengajuan dua nama calon tersebut jatuh sekitar 25 November 2026. Adapun jika sidang tetap berlangsung pada 2 Desember, batas pengajuan calon jatuh sekitar 18 November 2026, bertepatan dengan hari pertama KTT APEC di Shenzhen.


Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan pada Sabtu (14/11/2026) bahwa dirinya baru akan mencari pengganti Gibran setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negeri, yang mencakup KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen pada 18–19 November.


MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Sementara itu, konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk memilih wakil presiden pengganti.


Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa pimpinan MPR, DPR, dan DPD sepakat agar pengisian jabatan wakil presiden tersebut berjalan cepat.


Pengunduran diri Gibran berlangsung ketika DPR tengah memproses upaya pemakzulan melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang